Peran Badan Otorita dalam Pembangunan Giant Sea Wall
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Lembaga ini akan bertugas mengawasi pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang menjadi salah satu proyek strategis di sepanjang pesisir utara Jawa. AHY menyatakan bahwa Kemenko Infrastruktur akan menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
“Kami akan memberikan masukan sekaligus bekerja sama dengan Badan Otorita untuk menjalankan langkah konkret dalam perlindungan pesisir Jawa,” ujar AHY saat berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga otoritas sangat penting agar proyek bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pendanaan Proyek Raksasa
Terkait pembiayaan megaproyek Giant Sea Wall, AHY menyebutkan bahwa akan digunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menurutnya, pendekatan ini dinilai paling efektif karena mampu memadukan sumber daya dan kapasitas dari kedua pihak.
“Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah-badan usaha adalah yang terbaik. Persentasenya seperti apa tentu akan kita bicarakan lebih lanjut,” tambahnya. Meski detail persentase belum sepenuhnya ditetapkan, AHY menekankan bahwa komitmen pemerintah untuk mendukung proyek ini tetap kuat.
Pelantikan Pejabat Badan Otorita
Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Selain itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025.
Badan Otorita ini direncanakan menjadi lembaga khusus yang akan mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Dengan struktur organisasi yang jelas, harapan besar ditempatkan pada kemampuan lembaga ini dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memenuhi target yang ditetapkan.
Konektivitas Nasional dan Kereta Cepat
Selain fokus pada Giant Sea Wall, AHY juga menyampaikan perhatian terhadap proyek konektivitas nasional, termasuk rencana pembangunan kereta cepat. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait arah kebijakan infrastruktur.
“Masih ada beberapa konsiderasi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan langkah berikutnya. Semua kemungkinan masih terbuka,” ujar AHY. Ia menilai bahwa setiap kebijakan harus didasari analisis yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.
Infrastruktur sebagai Fondasi Agenda Prioritas
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran vital dalam mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait swasembada pangan dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai bahwa aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan distribusi barang.
Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana, Sabtu (23/8/2025), AHY menyampaikan bahwa meskipun infrastruktur tidak dibahas secara khusus, ia menekankan dukungan infrastruktur mutlak diperlukan.
“Misalnya untuk swasembada pangan, perlu diperkuat pembangunan dan perbaikan irigasi di berbagai daerah. Jalan-jalan daerah juga harus ditingkatkan agar distribusi logistik dan produksi pertanian lebih cepat sampai ke pasar,” pungkas AHY.
