Pemerintah Bali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
BALI – Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama satu minggu setelah banjir melanda sejumlah wilayah. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, setelah menghadiri Rapat Koordinasi Banjir di Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu malam.
Awalnya, status tanggap darurat direncanakan selama dua minggu. Namun, karena skala bencana tidak terlalu besar, durasinya dipangkas menjadi satu minggu. Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan ini bukan alasan untuk panik, tetapi sebagai syarat administrasi agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan secara cepat ke daerah yang terdampak.
Dalam tahap awal, pemerintah telah menyiapkan dana lebih dari Rp1 miliar, ditambah bantuan genset dan pompa air senilai sekitar Rp5 miliar. Bantuan awal yang dikirim mencakup selimut, sembako, dan matras. Sementara itu, kebutuhan tambahan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Ratusan warga terdampak tersebar di empat kabupaten dan kota, yaitu Denpasar, Jembrana, Gianyar, dan Badung. Seluruhnya telah tertangani dengan baik. Selain bantuan dasar, pemerintah pusat melalui BNPB juga menyalurkan peralatan penanggulangan bencana seperti pompa dan genset tambahan sesuai permintaan gubernur.
Untuk rumah warga yang rusak akibat banjir, pemerintah menyiapkan skema bantuan berbeda berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah yang rusak berat akan diganti sepenuhnya, sementara rumah rusak sedang dan ringan akan dibantu perbaikannya melalui dana pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan maksimal pasca-banjir.
Tim Gabungan TNI-Polri dan Relawan Terlibat dalam Penanganan
Penanganan pasca-banjir melibatkan unsur gabungan TNI, Polri, dan relawan dari kementerian serta lembaga terkait. Dari TNI-Polri sendiri, telah dibentuk empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang berjumlah 400-600 personel untuk membantu pembersihan di lapangan. Tim ini bekerja mulai dari pembersihan manual dengan tangan dan alat ringan hingga penggunaan alat berat di lokasi terdampak.
Proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan rumah warga rusak juga segera dilakukan agar kondisi masyarakat kembali normal. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan relawan agar semua kebutuhan warga terpenuhi secara tepat waktu.
Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan pihak berwenang agar keselamatan tetap terjaga selama proses tanggap darurat berlangsung. Bencana banjir di Bali menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
Komitmen Pemerintah dalam Menuntaskan Proses Penanganan Bencana
Pemerintah berkomitmen menuntaskan seluruh proses penanganan bencana ini secepat dan seefektif mungkin agar kehidupan warga terdampak kembali stabil. Seluruh langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan menyeluruh bagi masyarakat Bali yang terdampak banjir.
