Bank Indonesia Buka Opsi Debt Switching untuk APBN 2026
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) telah membuka opsi untuk melanjutkan kebijakan menukar tenor surat utang pemerintah atau debt switching guna memperpanjang nafas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan likuiditas pasar.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi BI dalam pengelolaan kebijakan moneter. Ia juga menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban (burden sharing) untuk pembiayaan anggaran.
Menurutnya, kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI menggunakan skema burden sharing.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah kini mampu menerbitkan obligasi sendiri tanpa perlu meminta BI untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Ia menyatakan bahwa BI tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
“Kami sudah cukup kuat, bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar,” ujarnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta.
Ia juga berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi di pasar perdana.
Debt Switching Terbuka Lebar
Sebelumnya, BI telah membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral sedang menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk menghitung kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.
Dalam skema tersebut, pembelian SBN di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.
“Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching,” jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama. Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.
Meskipun demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.
Saran Ekonom
Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata,” jelas Josua kepada Bisnis.
Namun, ia mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini hanya mengubah jadwal pembayaran utang, bukan menghapus utang. Josua mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral, dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.
“Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif.
