Gaya Komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Dinilai Perlu Disesuaikan
JAKARTA – Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat perhatian khusus dari Komisi XI DPR RI.
Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pentingnya fokus dalam menjalankan tugas masing-masing dan menghindari intervensi terhadap kebijakan kementerian lain.
Misbakhun menegaskan bahwa Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering berkomentar mengenai isu-isu yang berada di luar ruang lingkup tugasnya. Ia menyarankan agar Menteri Keuangan lebih fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden.
Beberapa pernyataan Purbaya yang menjadi sorotan antara lain mengenai pemotongan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Misbakhun menekankan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melibatkan DPR.
Selain itu, Purbaya sempat merespons peningkatan defisit anggaran dari 2,48% menjadi 2,68%. Menurut Misbakhun, hal ini seharusnya dilakukan dengan konsultasi dan rapat bersama DPR.
Meski masih dalam proses pembahasan APBN, ia menilai penting untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi agar tidak terkesan sepihak.
Penarikan Dana MBG dan Kritik Terhadapnya
Purbaya pernah mengancam akan menarik dana MBG jika tidak terserap secara maksimal. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, 19 September 2025.
Ia menyatakan bahwa jika penyerapan hanya sebagian, maka uang tersebut akan dialihkan ke tempat lain atau digunakan untuk mengurangi defisit atau utang.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa ia tetap siap membantu Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan anggaran optimal. Ia menyebut akan membentuk tim dari Kemenkeu yang terdiri dari tenaga manajemen dan keuangan untuk membantu pengoptimalan anggaran.
Pernyataan ini kembali diulang oleh Purbaya pada 7 Oktober 2025, ketika ia menegaskan akan memangkas anggaran MBG jika ada dana yang tidak terserap.
Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar anggaran MBG tidak ditarik kembali.
Usulan DPR RI untuk Kebijakan Purbaya
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menyarankan agar Purbaya dapat menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mendorong konsumsi domestik.
Misbakhun mengingatkan bahwa PPN sebelumnya ditahan dan sebaiknya dikembalikan ke tingkat 10% atau bahkan 8%.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.
Misbakhun menegaskan dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan. Ia menyatakan bahwa Fraksi Golkar akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan Purbaya harus memiliki strategi yang jelas agar bisa menjadi tolok ukur ke depan.
Gaya Komunikasi Purbaya Dinilai Cocok dengan Karakter Prabowo
Meski gaya komunikasi Purbaya dinilai kontroversial, Mahfud MD mengatakan bahwa gaya ini cocok dengan karakter Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud menilai bahwa pernyataan-pernyataan Purbaya yang cukup menyentil, seperti mengkritik Pertamina, Danantara, dan mafia pajak, sebenarnya merupakan cara yang tepat untuk menunjukkan keberanian.
Mahfud berharap gaya Purbaya yang berani ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Ia juga menyebut bahwa Purbaya telah menyatakan akan menangani sendiri dugaan korupsi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Menurut Mahfud, empat area korupsi terbesar yang selalu disebut masyarakat adalah pajak, bea cukai, pertambangan, dan perkebunan. Ia berharap Purbaya dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada, termasuk dugaan pencucian uang senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
