Bahkan menurut Feri, Undang-Undang IKN melanggar konsep perlindungan hak asasi manusia di pasal 28. Apakah kalau Undang-Undang IKN melanggar konstitusi tetap harus dibenarkan?
“Jadi menurut saya ini memang produk perundang-undangan yang digagas sedemikian rupa untuk membenarkan berbagai tindakan pemerintah yang salah di proses pengalihan ibu kota,” lanjut Feri.
Di dalam Undang-Undang IKN sendiri ada pasal 16 yang mengatur soal HGU selama 190 tahun yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Agraria.
Di UU IKN juga ada pasal 42 ayat 1 huruf a dan b yang dikenal dengan pasal sapu jagat dinilai menjadi tameng sejumlah UU IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya.
Respon (1)
Komentar ditutup.