Empat Cabang Olahraga yang Mengalami Dualisme Kepengurusan
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menyatakan bahwa terdapat empat cabang olahraga yang masih mengalami dualisme kepengurusan. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu pembinaan atlet dan merusak prestasi nasional. Empat cabor tersebut adalah tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw. Mereka telah lama terjebak dalam konflik pengurus yang berujung pada kerugian bagi karier para atlet.
Erick menilai bahwa perpecahan di tubuh empat cabang olahraga ini harus segera diakhiri. Dampaknya tidak hanya terhadap pembinaan jangka panjang tetapi juga memengaruhi reputasi Indonesia di dunia internasional. Selain itu, kondisi ini juga menghambat pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan kejayaan olahraga Indonesia.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional,” tegas Erick Thohir. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik menjadi fondasi utama dalam menata ulang arah pembangunan olahraga nasional agar dapat mencapai target Olimpiade dan kejuaraan internasional mendatang.
Kemenpora mendorong Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk aktif dalam menengahi perselisihan antara federasi dengan semangat musyawarah dan mufakat. Langkah ini diperkuat melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada tanggal 1 Oktober 2025. Surat tersebut menjadi dasar koordinasi dalam penyelesaian dualisme kepengurusan.
Dalam surat tersebut, Erick memberi batas waktu hingga akhir Desember 2025 bagi KOI dan KONI untuk memastikan konflik empat cabang olahraga benar-benar selesai. “Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi internal, dan kami berharap KOI, KONI, serta federasi juga duduk bersama mencari solusi,” ujar Erick.
Menurut Erick, penyelesaian dualisme menjadi bagian penting dari pembenahan tata kelola olahraga. Tujuannya adalah agar ke depan tidak ada lagi atlet yang dirugikan akibat konflik kepentingan di tingkat pengurus. Saat ini, waktu yang tersisa bagi KOI, KONI, dan pengurus empat cabang olahraga hanya dua bulan untuk menindaklanjuti ultimatum Menpora tersebut sebelum batas waktu berakhir.
Jika hingga akhir Desember 2025 masalah belum tuntas, Kemenpora berkomitmen mengambil langkah tegas demi melindungi kepentingan atlet dan menjaga keberlanjutan pembinaan prestasi nasional. “Tiga bulan cukup untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika tidak tuntas, Kemenpora akan mengambil alih demi menyelamatkan atlet dan prestasi olahraga kita,” tegas Erick.
Erick Thohir menutup dengan pesan agar semua pihak mengesampingkan ego pribadi, menjaga persatuan, serta meneguhkan komitmen menuju kejayaan olahraga Indonesia yang bermartabat dan berprestasi tinggi.
