Pertemuan Menteri Keuangan dengan Wakil Presiden
JAKARTA – Pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, Menteri Keuangan Putaran Yudhi Sadewa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pertemuan ini membahas beberapa isu penting yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat beberapa masalah yang menjadi perhatian utama, khususnya mengenai transfer ke daerah (TKD).
Menurut Purbaya, banyak kepala daerah mengeluhkan pengurangan anggaran TKD yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan bahwa Wakil Presiden juga menerima keluhan serupa dari para pemimpin daerah.
“Pak Wapres biasanya berdiskusi tentang kondisi ekonomi secara umum. Dia baru saja kembali dari daerah dan menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” ujar Purbaya dalam briefing media di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Ia menekankan bahwa langkah yang bisa diambil adalah memastikan penyerapan anggaran daerah pada triwulan I tahun 2026 berjalan baik. Penyerapan akan dilihat apakah ada bocoran atau tidak, dan pada triwulan ketiga akan dilakukan perhitungan ulang.
Perhatian pada Stabilitas Nasional
Menurut Purbaya, saat perekonomian berjalan stabil, pendapatan negara akan meningkat, sehingga bagian untuk daerah juga akan lebih besar. Ia meminta para daerah untuk tidak terlalu cemas karena pemerintah tetap mempertimbangkan stabilitas nasional.
“Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional,” tambahnya.
Wakil Presiden Gibran juga memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan untuk tetap berbicara secara langsung dan jujur. Purbaya menyebut bahwa Gibran meminta dirinya untuk terus berkomunikasi dengan gaya ceplas-ceplos.
Optimisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan lain, Purbaya menunjukkan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal negara masih berada di jalur yang tepat, yakni di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami tetap menjaga kebijakan fiskal yang prudent, dengan defisit di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen,” kata Purbaya dalam wawancara dengan wartawan di kantor DJP Jakarta pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Meski ada tantangan awal seperti penumpukan uang di Bank Indonesia yang sempat menghambat perekonomian, situasi kini sedang dalam proses perbaikan melalui kebijakan yang diambil.
Target Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang
Purbaya meminta masyarakat bersabar dan berproses agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak bisa terjadi dalam satu tahun, namun akan dilakukan secara bertahap.
“Tahun depan mungkin hanya bisa mencapai 5,5 persen, lalu tahun berikutnya kita dorong ke arah 6 persen. Dua tahun ke depan, mungkin antara 6 sampai 6,5 persen. Di akhir pemerintahan, kita harap bisa mendekati 8 persen,” paparnya.
Dengan strategi yang terus dioptimalkan, Purbaya yakin bahwa perekonomian akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
