Tindakan Pemerintah Panama Mengambil Alih Dua Pelabuhan
JAKARTA – Presiden Panama, José Raúl Mulino, mengumumkan tindakan pendudukan sementara terhadap dua pelabuhan yang dikelola oleh CK Hutchison Holdings Ltd. Keputusan ini diambil setelah pengadilan tinggi membatalkan konsesi perusahaan asal Hong Kong tersebut. Langkah ini menimbulkan ketegangan baru dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin.
Dalam pidato resminya, Mulino menjelaskan bahwa pendudukan sementara dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional fasilitas strategis di Terusan Panama. Ia menyatakan bahwa administrasi dan pengoperasian kedua pelabuhan akan dikembalikan ke Otoritas Maritim Nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan pengoperasian yang tidak terganggu, aman, dan efisien.
“Negara akan mengembalikan properti, termasuk derek, kepada pemiliknya ketika alasan utama pendudukan berakhir,” ujar Mulino. Ia juga menekankan bahwa pendudukan hanya mencakup peralatan bergerak di pelabuhan dan tidak menghilangkan hak kepemilikan secara definitif.
Selain itu, pemerintah Panama berkomitmen untuk memberikan kompensasi sesuai nilai properti, kecuali jika peralatan tersebut dijual ke pihak lain. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga hubungan yang seimbang antara pemerintah dan perusahaan swasta.
Penolakan dari CK Hutchison
Sementara itu, CK Hutchison melalui anak perusahaannya di Panama menilai tindakan pemerintah ilegal. Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh media lokal, perusahaan menyebut pengambilalihan pelabuhan dilakukan tanpa koordinasi atau transparansi yang memadai. Mereka juga menyatakan akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian yang timbul.
Keputusan pemerintah Panama ini turut menambah ketidakpastian pada kesepakatan global CK Hutchison untuk menjual 43 fasilitas pelabuhan kepada konsorsium yang didukung BlackRock Inc. Kesepakatan yang diumumkan pada Maret lalu diperkirakan bernilai lebih dari US$19 miliar. Ini menjadi salah satu transaksi paling kompleks secara geopolitik bagi perusahaan Hong Kong tersebut.
Seorang juru bicara CK Hutchison menyatakan bahwa keputusan pengadilan memaksa mereka meninjau kembali langkah-langkah operasional di kedua pelabuhan. Perusahaan tetap bersikap waspada terhadap pendudukan sementara yang dilakukan pemerintah.
Pengelolaan Sementara oleh Perusahaan Lain
Untuk sementara, Otoritas Maritim Panama menunjuk APM Terminals, divisi dari AP Moller-Maersk, dan MSC Mediterranean Shipping Company untuk mengoperasikan kedua pelabuhan. Proses tender terbuka dan konsesi baru akan dilakukan untuk jangka panjang, kata Mulino.
Pengadilan tertinggi Panama membatalkan konsesi CK Hutchison pada Januari 2026. Keputusan ini disambut baik oleh Washington, tetapi memicu kemarahan Beijing. China merespons dengan menghentikan pembicaraan proyek baru di Panama, menandai eskalasi sengketa yang kini menjadi cerminan persaingan strategis AS-China di kawasan kunci jalur pelayaran global.
Dampak Geopolitik yang Menyebar
Ketegangan antara AS dan Tiongkok semakin menguat di kawasan Amerika Latin. Keputusan pemerintah Panama menjadi bukti bahwa negara-negara di kawasan ini mulai mengambil posisi yang lebih jelas dalam persaingan geopolitik global.
Pendudukan sementara pelabuhan ini tidak hanya memengaruhi operasional perusahaan, tetapi juga memperlihatkan pergeseran kekuasaan dalam hubungan internasional. Dengan adanya penunjukan perusahaan asing untuk mengelola pelabuhan, hal ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik kawasan tersebut.
Perlu diingat bahwa semua tindakan yang diambil pemerintah harus diimbangi dengan transparansi dan keadilan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Kehadiran perusahaan asing seperti AP Moller-Maersk dan MSC juga menunjukkan bahwa pasar global terus berkembang dan menawarkan peluang baru bagi negara-negara yang ingin meningkatkan daya saingnya.
