Kinerja Pemerintahan Prabowo Selama Setahun
JAKARTA – Setelah satu tahun menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan program prioritas.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa kinerja Presiden Prabowo seharusnya lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah dijanjikan, namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian.
Fokus Utama Pemerintahan
Program-program prioritas seperti MBG (Masyarakat Berkebun), Danantara, dan Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.
Namun, pelaksanaan tersebut terhambat karena pemerintahan baru ini harus memperbaiki berbagai kebijakan dari era Presiden Jokowi yang dinilai tidak efisien selama masa jabatannya.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan atau pemborosan pada program-program sebelumnya yang kini memerlukan perhatian serius.
Masalah dengan Agen Jokowi
Selain itu, Andreas juga menyebutkan bahwa sebagian pembantu di pemerintahan Prabowo yang diangkat oleh Jokowi masih memiliki loyalitas ganda. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh pemerintahan baru.
Kesulitan Mewujudkan Janji Kampanye
Prabowo juga menghadapi kesulitan dalam mewujudkan janji kampanye yang sebelumnya diucapkan. Sebab, ia telah menyatakan bahwa program-program Jokowi akan terus dilanjutkan.
Meski demikian, Prabowo dengan visi Asta Cita memiliki pendekatan yang berbeda dari kebijakan Jokowi, sehingga pemerintahan Prabowo kini menjalani masa evaluasi yang berat.
Perubahan Terkait Ibu Kota Nusantara
Sebagai contoh, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi prioritas Jokowi kini menjadi sorotan. Prabowo memiliki fokus pada kesejahteraan rakyat melalui program MBG.
Oleh karena itu, Prabowo mengeluarkan Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang salah satunya berkaitan dengan IKN menjadi Ibu Kota Politik 2028.
“Perlu ada revisi terhadap IKN dan arah peruntukannya belum jelas,” ujar Andreas.
Masalah BUMN dan Program Lainnya
Andreas juga menyoroti pengelolaan BUMN yang dianggap salah selama era Jokowi. Hal ini menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo yang berkomitmen untuk memerangi korupsi lebih keras daripada sebelumnya.
Pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, PSN menuai protes, sedangkan KA-Cepat Whoosh meninggalkan utang yang menjadi beban APBN.
Penanganan Korupsi dan Reformasi Kepolisian
PDIP juga mengkritik upaya pemberantasan korupsi era Prabowo. Termasuk dalam hal ini adalah reformasi kepolisian yang sempat disebut sebagai “Parcok” alias Partai Coklat oleh PDIP.
Menurut data Transparency International (TI), indeks persepsi korupsi Indonesia fluktuatif dalam 10 tahun terakhir, tetapi mengalami penurunan signifikan setelah 2019, yaitu periode kedua Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.
“Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya termasuk pemberantasan korupsi sangat penting,” kata Andreas.
Masa Depan Pemerintahan
Reformasi kepolisian akan menjadi catatan perhatian publik pada masa yang akan datang, terlebih menjelang pemilu 2029. Konsistensi dan komitmen Prabowo dalam menjalankan visinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahannya.
