Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan
GROBOGAN – Pengelolaan hutan yang berkelanjutan kini menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi masalah banjir dan kekeringan di Kabupaten Grobogan.
Inisiatif ini dilakukan melalui kolaborasi antara Perhutani dan Pemerintah Daerah (Pemda) Grobogan, dengan melibatkan berbagai sektor terkait.
Diskusi penting ini diadakan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan pada Selasa, 7 Oktober 2025. Acara tersebut membahas strategi pengelolaan hutan yang tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto bersama jajaran Pemkab Grobogan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, serta para Administratur Perhutani dari KPH Purwodadi, Gundih, dan Telawa.
Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan peran hutan sebagai penyangga ekosistem sekaligus pencegah banjir dan kekeringan.
Dalam paparannya, Sekda Anang Armunanto menjelaskan bahwa Grobogan adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan total area mencapai 202.385 hektar.
Dari luas tersebut, sekitar 70.189 hektar atau 34,6 persen merupakan kawasan hutan produksi yang menjadi penopang ekonomi dan ketahanan ekologis daerah.
Selain itu, wilayah karst yang tersebar di lima kecamatan juga menjadi perhatian penting karena berperan menjaga cadangan air bawah tanah dan mengurangi risiko kekeringan.
“Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar PDRB Grobogan 2024, yang sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem,” tegas Anang.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir agar program penanganan banjir dan kekeringan berjalan berkelanjutan.
“Sinergi antar sektor adalah kunci agar tata kelola hutan memberi manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” tambah Anang dalam sambutannya.
Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.
“Perhutani tak bisa bekerja sendiri. Hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tapi benteng ekologis yang menjaga keseimbangan air dan tanah,” tegas Untoro.
Ia juga mendorong keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan akademisi untuk memperkuat pola pengelolaan hutan produktif berbasis kesejahteraan.
Rektor ITB Muhammadiyah Grobogan, Jati Purnomo, menambahkan bahwa kampus siap berperan dalam edukasi dan pendampingan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam.
Melalui kolaborasi Perhutani, Pemkab Grobogan, akademisi, dan masyarakat, diharapkan muncul model pengelolaan sumber daya alam adaptif guna mewujudkan Grobogan hijau, tangguh iklim, dan bebas banjir.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai, serta mampu menjawab tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
