Projo Memuji Karya Monumental Whoosh, Tapi Tetap Mendukung Penyelidikan Korupsi
JAKARTA – Projo, organisasi relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), menganggap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagai karya monumental dalam pemerintahan Jokowi.
Meskipun proyek ini tengah menjadi sorotan karena dugaan korupsi, Projo tetap menunjukkan dukungan terhadap upaya penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tersebut.
Whoosh, yang mulai beroperasi pada 17 Oktober 2023, dianggap sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menyatakan bahwa proyek ini secara bisnis rasional karena EBITDA-nya sudah positif setelah dua tahun beroperasi. Ia menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan proyeksi bisnis yang baik dan kemungkinan besar bisa membiayai utang yang ada.
Projo juga menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan beban negara. Freddy menekankan bahwa proyek ini dijalankan dengan skema business to business (B2B), sehingga negara tidak mengeluarkan uang rakyat dari APBN.
Ia menambahkan bahwa PMN (Penyertaan Modal Negara) melalui BUMN hanya dilakukan jika diperlukan, dan negara telah mendapatkan keuntungan lebih dari investasi tersebut.
Selain itu, Freddy menyebutkan bahwa hadirnya Whoosh memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, termasuk pariwisata, properti, dan UMKM. Ia menilai bahwa proyek ini adalah simbol lompatan peradaban dan visi jauh ke depan bagi Indonesia.
Meski begitu, Projo tetap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi pada proyek Whoosh. Freddy menegaskan bahwa korupsi harus diselidiki, siapa pun yang terlibat. Ia menilai bahwa proyek ini tetap menjadi karya monumental dan prestasi luar biasa dari Jokowi.
Usulan Perpanjangan Beban Utang Whoosh
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta agar beban utang Whoosh era Jokowi tidak dipermasalahkan. Ia mengusulkan agar masa pembayaran utang sekitar Rp 116 triliun diperpanjang hingga 50 hingga 60 tahun. Ia menilai bahwa solusi financial structure bisa mencari alternatif lain, seperti memperpanjang tenor pembayaran.
Budi Arie juga setuju dengan pernyataan Jokowi bahwa Whoosh merupakan investasi sosial jangka panjang. Menurutnya, proyek infrastruktur umumnya dibiayai melalui utang, dan banyak negara di dunia melakukan hal serupa. Namun, ia mendorong audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum melanjutkannya ke Surabaya.
Ia menilai bahwa proses hukum harus dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum. Audit diperlukan untuk memastikan transparansi dan kredibilitas program. Ia juga menegaskan bahwa pihak penyelenggara proyek harus diinvestigasi jika ada dugaan pelanggaran hukum.
Jokowi Sebut Whoosh Tidak Untuk Cari Laba
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari keuntungan finansial.
Manfaat sosial dari proyek ini mencakup efisiensi waktu tempuh, penurunan emisi karbon, dan peningkatan produktivitas.
Jokowi juga menyoroti bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai sekitar Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
KPK masih terus mendalami dugaan korupsi terkait penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh. Fokus utama lembaga antirasuah saat ini adalah menelisik adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan.
Menurut Budi, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu. Jika ditemukan cukup alat bukti, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Meski proses sedang berjalan, Budi belum dapat membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.
KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan. Selain itu, KPK mengimbau masyarakat tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.
