Diharapkan, dengan adanya pola baru dalam pengelolaan saluran tambak serta partisipasi warga mudah-mudahan bisa tertangani.
Tidak hanya sistem, aturan main, bentuk kerjasama tetapi juga kemitraannya agar nantinya pemerintah daerah bisa mengakses pemeliharaan tambak dan ke depannya lebih baik lagi.
“Kami beri batas waktu pada Kepala Dinas Perikanan hingga akhir November 2023 untuk segera menyusun aturan tata kelola yang pas untuk saluran tambak,” ungkap Urip.
Kepala Dinas Perikanan Brebes Moh Zuhdan Fanani mengungkapkan, pihaknya akan membuat program strategi. Yaitu pengelolaan partisipasi saluran tambak Pantura melalui jaga saluran tambak berbasis online.
Program ini merupakan ide aksi perubahan karena belum adanya tata kelola pemeliharaan saluran tambak di Brebes. Di sisi lain, kondisi saluran tambak di wilayah Brebes banyak yang rusak.
Ditambah permasalahan degradasi lingkungan pesisir. Sementara sektor perikanan selama ini menjadi salah satu potensi di Brebes.
“Kondisi inilah yang membuat kami terdorong melakukan aksi perubahan. Outputnya, kami ingin mengimplementasikan pemeliharaan saluran tambak secara partisipatif,” ungkapnya.
Respon (1)
Komentar ditutup.