Tak hanya itu, warga juga mendesak perbaikan jalan rusak di Dukuh Lamaran yang selama ini dikeluhkan warga.
“Kami membawa 12 tuntutan yang kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Sitanggal yang selama ini pelayanan kepada warganya sangat buruk,” katanya usai aksi demo, Selasa 4 Februari 2025.
“Banyak pungli dan tidak ada transparansi penggunaan keuangan desa. Bahkan ada sertifikat tanah bengkok yang dijaminkan ke bank,” sambung dia.
Dia melanjutkan, selama ini warga yang mengurus administrasi kependudukan, membuat surat keterangan, dan lainnya serba dimintai biaya.
Kemudian, uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak atau warga juga ditilap perangkat desa, pembuatan akta tanah juga dikenal biaya mahal, serta warga tidak dilibatkan dalam musyawarah desa (musdes).
“Pelayanan di sini buruk sekali. Juga sama sekali tidak ada transparansi keuangan desa,” lanjut dia.
