Menteri Keuangan Menolak Penggunaan APBN untuk Proyek Family Office di Bali
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya tidak menentang rencana pembentukan family office di Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Namun, ia memberikan penekanan penting terkait pendanaan proyek tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
Pernyataan ini disampaikannya saat berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin (13/10/2025). Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini harus memprioritaskan penggunaan APBN untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujarnya.
Menurut Purbaya, jika DEN yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan ingin melanjutkan proyek tersebut, maka mereka harus mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN.
Ia menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada penggunaan anggaran yang tepat, baik dalam hal waktu maupun sasaran, serta memastikan tidak ada pemborosan atau penyimpangan.
Tidak Terlibat dalam Proses Perencanaan
Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses perencanaan pembentukan family office di Bali. Ia mengaku belum sepenuhnya memahami konsep yang dimaksud oleh DEN. Meskipun sudah lama mendengar rencana tersebut, ia mengatakan bahwa konsepnya masih belum jelas baginya.
“Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tambahnya.
Sejarah Gagasan Family Office di Bali
Gagasan tentang pembentukan family office pertama kali disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wacana ini diungkapkan dalam pertemuan dengan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada Mei 2024. “Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” ujar Luhut saat itu, Sabtu (18/5/2024).
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Juli 2024, Luhut mengklaim bahwa sejumlah konglomerat asing telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam program tersebut dan menanamkan investasi mereka di Bali.
Progres Terbaru dan Tantangan
Kini, wacana tentang family office kembali mencuat setelah Luhut menyebut bahwa pemerintah tengah mempercepat proses pembentukannya, dengan target rampung sebelum akhir tahun 2025. Namun, realisasi proyek tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto.
Proyek ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait sumber dana, manfaat ekonomi, serta kepastian regulasi. Beberapa kalangan khawatir jika proyek ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka potensi risiko dapat muncul.
Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk terus memperjelas konsep dan strategi pelaksanaan agar proyek ini dapat berjalan secara efektif dan transparan.
