Usulan Pemotongan Gaji Pejabat untuk Bantuan Korban Bencana di Sumatera
JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, mengajukan ide pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Usulan ini dilakukan sebagai langkah darurat guna mempercepat penanganan korban bencana yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera.
Bencana banjir, longsor, dan gempa bumi yang terjadi di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dinilai telah mencapai kategori luar biasa. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang luas.
Hingga akhir 2025, ratusan ribu warga masih hidup dalam kondisi terdampak, dengan banyak dari mereka harus tinggal di pengungsian dan menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar.
Ricky Anthony menyatakan bahwa jika penanganan pascabencana hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah, maka penderitaan masyarakat akan semakin berkepanjangan. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya langkah konkret dan berani, salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan pejabat pemerintah untuk disalurkan kepada korban bencana.
Menurut politisi muda tersebut, pemotongan gaji dan tunjangan pejabat dapat dilakukan secara regulatif tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan. Justru, kebijakan ini bisa menjadi simbol empati dan keberpihakan negara terhadap rakyat yang sedang mengalami musibah.
Ia juga menilai lambatnya penanganan di lapangan tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Hingga saat ini, distribusi bantuan logistik di sejumlah wilayah terdampak masih belum merata. Pengungsi sering kali mengeluhkan keterbatasan bahan pangan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, Ricky Anthony menjelaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera telah menyebabkan akses jalan terputus, jembatan ambruk, serta fasilitas pelayanan publik mengalami kerusakan berat. Banyak wilayah masih mengalami pemadaman listrik, sementara jaringan komunikasi dan internet juga belum pulih sepenuhnya, sehingga menyulitkan koordinasi penanganan bencana.
Ia menduga, salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan adalah keterbatasan anggaran. Karena itu, diperlukan langkah-langkah luar biasa. Jika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemotongan gaji pejabat bisa menjadi solusi sementara yang sangat membantu.
Lebih lanjut, Ricky Anthony menekankan bahwa usulan tersebut tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan murni atas dasar kemanusiaan dan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam situasi darurat seperti ini, seluruh elemen negara harus ikut berkorban. Pejabat negara harus berada di barisan terdepan dalam membantu rakyatnya.
Ia pun kembali mendorong Pemerintah Pusat agar segera mengevaluasi status kebencanaan di Pulau Sumatera dan mempertimbangkan penetapan sebagai bencana nasional, sehingga dukungan anggaran, personel, dan peralatan dari pusat dapat dimaksimalkan.
Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Rakyat menunggu kehadiran negara dalam arti yang sesungguhnya.
