“Kami membawa tuntutan soal transparansi keuangan desa tahun 2024. Kemudian soal tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan sampah, sertifikat tanah (PTSL) karena sudah lama dan banyak yang belum jadi,” katanya.
“Serta yang ketiga itu pengelola kegiatan pembangunan hanya dikelola satu orang, tanpa melibatkan masyarakat lain,” sambung dia.
Dia melanjutkan, warga menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal itu karena pergerakan ratusan warga ini berawal dari beberapa bukti dari sejumlah temuan masyarakat.
Bukti ini terkait pencairan Dana Desa tahun 2024 namun hingga kini kegiatan belum dilaksanakan. Kegiatan 2024 yang belum dilaksanakan salah satunya rehab rumah tidak layak huni (RTLH).
“Ada beberapa rehab rumah warga miskin yang belum dilaksanakan yang seharusnya dilaksanakan tahun 2024. Sedangkan anggaran sudah cair. Kurang lebih Dana Desa yang dipakai untuk kepentingan pribadi Rp 700 juta,” lanjut dia.
Junaedi menegaskan, jika tuntutan warga tidak segera dipenuhi, pihaknya mengancam untuk melakukan aksi demo yang lebih besar. Bahkan pihaknya bersama perwakilan warga lain akan mendatangi aparat penegak hukum (APH) untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Desa Dukuhwringin tersebut.
