Strategi WFH untuk Mengurangi Konsumsi BBM
JAKARTA – Di tengah situasi ketidakstabilan harga energi global dan ancaman gangguan pasokan minyak, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah adaptif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu strategi yang muncul bukan berasal dari sektor industri atau transportasi, melainkan dari perubahan pola kerja, yaitu bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Penghematan Energi dengan WFH
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu berpotensi mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. “Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meskipun angka ini masih bersifat estimasi sederhana, hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola kerja dapat memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi nasional.
Berlaku untuk ASN dan Didorong ke Swasta
Pemerintah merencanakan penerapan kebijakan ini tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut serta dalam penerapan. Rencana implementasinya akan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026. Langkah ini menjadi bagian dari respons terhadap kondisi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dan gangguan distribusi energi.
Tidak Semua Pekerjaan Cocok WFH
Meski dinilai efektif dalam penghematan energi, Purbaya menegaskan bahwa penerapan WFH harus tetap mempertimbangkan produktivitas kerja. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dari rumah. “WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ucap dia.
Karena itu, kebijakan ini hanya dirancang untuk satu hari dalam seminggu, sebagai titik tengah antara efisiensi energi dan efektivitas kerja.
Aturan Teknis Masih Disusun
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kebijakan WFH akan segera diberlakukan, meskipun aturan teknisnya masih dalam tahap finalisasi. “WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ungkap dia.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Koordinasi Lintas Kementerian
Pelaksanaan WFH nantinya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan selaras di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun dunia usaha. “(Berlaku untuk) ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemnaker dan Mendagri,” ucap Airlangga.
Adaptasi di Tengah Krisis Energi
Kebijakan ini menunjukkan bahwa solusi atas krisis energi tidak selalu harus bersifat teknis atau berbasis infrastruktur. Perubahan kebiasaan kerja pun dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan konsumsi BBM. Jika diterapkan secara konsisten, WFH bukan hanya menjadi tren kerja modern, tetapi juga bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan energi global.
