Program Makan Bergizi Gratis: Dari Anggaran yang Dikembalikan Hingga Tantangan Pelaksanaan
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa waktu lalu, kini menjadi topik perbincangan di berbagai kalangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp70 triliun dari program ini dikembalikan ke kas negara karena pelaksanaannya memerlukan penataan dan proses yang lebih matang.
Meski begitu, Zulhas menegaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu inisiatif besar yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Saat ini, program tersebut telah mencapai 36 juta penerima dengan 12.000 dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Zulhas, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, diperlukan waktu hingga Maret 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa proses pengembangan program ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan pentingnya penataan organisasi dan persiapan agen perubahan agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penilaian terhadap Keberhasilan Program
Direktur Kebijakan Publik Celios Media, Wahyudi Askar, memberikan pandangan berbeda terkait cara menilai keberhasilan MBG. Menurutnya, keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampak nyata terhadap penurunan angka stunting dan perbaikan gizi anak-anak.
“Tidak relevan menilai keberhasilan dari jumlah penerima saja. Jika tujuannya mengatasi stunting, ya harus dilihat berapa persen penurunannya. Pastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak,” ujar Wahyudi.
Ia juga menyoroti bahwa program ini bukan benar-benar “gratis” karena dibiayai oleh uang rakyat. Oleh karena itu, tata kelola dan efektivitas penyaluran harus dijaga ketat.
Ia menilai bahwa masalah utama dalam pelaksanaan MBG bukanlah di bagian hilir, melainkan di hulu—terkait tata kelola dan pelaksanaan. “Ini harus diperbaiki jika ingin hasilnya berdampak nyata,” tegasnya.
Potensi dan Rekomendasi untuk Pengembangan Program
CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami, melihat potensi besar dari program MBG sebagai bentuk stimulus fiskal dan ekonomi lokal, asalkan tata kelola dan rantai pasoknya diperkuat. Ia menilai bahwa selama setahun pelaksanaan, banyak hal yang bisa dievaluasi, mulai dari standar kebersihan, pelaksana, hingga rantai pasok lokal.
“Pertanyaannya, apakah pemerintah mau belajar dari data di lapangan?” tanya Andhyta. Ia juga menyarankan agar pendekatan pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap dan berbasis daerah percontohan sebelum diperluas secara nasional.
“Jangan langsung skala besar. Mulailah dari provinsi prioritas dengan standar tinggi, baru diperluas setiap tahun,” lanjutnya.
Penanganan Masalah Tata Kelola dan Keamanan Pangan
Menanggapi kritik soal tata kelola dan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan siswa, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pengawasan ketat lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menekankan soal angka, tetapi keselamatan. Prabowo tidak ingin ada satu pun anak Indonesia yang keracunan, kata Zulhas.
“Karena itu pengawasan akan diperkuat, melibatkan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, hingga puskesmas,” sebutnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan keselamatan program MBG.
