JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 22 Maret 2025 lalu.
Kerja sama ini diklaim untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyampaikan, Kementerian PU mendukung program ini dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum.
“PU menyiapkan lahan beserta perizinannya. Teman-teman karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya,” kata kata Dody dalam konferensi pers penandatanganan Mou antara Kementerian PU dengan BGN, di Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
“Kita akan men-support lebih jika itu memang diizinkan. Pak Kepala BGN menyampaikan ada 1.542 SPPG lagi yang perlu segera disiapkan dan dibangun,” ungkapnya.
Seluruh pembangunan dapur SPPG ini akan dibiayai melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga BUMN karya, yakni; PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero).
Satu unit dapur SPPG dibutuhkan Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari: bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.
Kementerian PU Target Bangun 1.542 Dapur MBG, per Unit Rp 4,5 Miliar
