BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes, memberangkatkan empat bus untuk menjemput warga yang bekerja di Jakarta untuk mudik gratis pada Lebaran 2025.
Empat bus pariwisata ber-AC dilepas Sekda Kabupaten Brebes Djoko Gunawan di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, menuju Jakarta, Selasa 25 Maret 2025.
Rencananya bus akan mengangkut sedikitnya 200 warga Brebes di titik kumpul yang akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Rabu 26 Maret 2025 mendatang.
“Mewakili bupati tadi kita melepas empat bus mudik dari Pemda menuju Taman Mini, Jakarta,” kata Djoko di KPT Brebes, Selasa 25 Maret 2025.
Sekda Brebes Djoko Gunawan mengatakan program tersebut diharapkan turut meringankan bebas masyarakat di saat momentum lebaran.
“Besok (Rabu) seluruh Jawa Tengah rencanya bus akan dilepas mudik gratis oleh Pak Gubernur,” kata Djoko.
Djoko mengatakan, warga yang akan mengikuti mudik gratis nantinya akan diseleksi. Utamanya diharapkan bagi warga yang kurang mampu.
Empat bus yang diberangkatkan dari TMMI direncanakan akan tiba di Brebes pada Rabu 26 Maret 2025 sore.
Rekomendasi untuk kamu
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pejabat negara dan menyita 11 HP serta 42 flashdisk.
Menko PM Muhaimin Iskandar meminta Brebes mendapat perhatian khusus karena menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Gubernur, bupati, BUMN, dan pesantren diminta bergerak cepat.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melantik 97 pejabat menggunakan sistem manajemen talenta. Sekda Tabroni menegaskan promosi berdasarkan kompetensi, bukan like and dislike.
Bus Gunung Harta N 7387 UA terbakar di Tol Brebes KM 263 saat perjalanan Madura-Jakarta. Sebanyak 28 penumpang selamat.
Pemkab Brebes mempercepat penertiban kabel fiber optik (FO). Bupati Paramitha meminta provider mematuhi aturan daerah dan kewajiban pajak maupun retribusi.