JAKARTA – Gelombang desakan agar jajaran kepolisian bertanggung jawab atas penggerebekan Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, terus menguat.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, meminta Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tidak berhenti pada penonaktifan Kapolres Sukoharjo. Ia mendesak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan juga dicopot dari jabatannya.
Desakan tersebut muncul menyusul kontroversi penggerebekan asrama putri pesantren pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026. Operasi kepolisian itu menuai kecaman setelah muncul laporan dugaan intimidasi dan perlakuan tidak patut terhadap para santriwati, termasuk anak di bawah umur.
Din menilai tindakan aparat dalam operasi tersebut tidak manusiawi, mencederai hak asasi manusia (HAM), serta merusak kehormatan lembaga pendidikan Islam.
Menurutnya, tanggung jawab atas sebuah operasi kepolisian tidak semestinya hanya dibebankan kepada personel yang berada di lapangan. Pimpinan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab komando juga harus dievaluasi.
“Maka tidak ada kata yang bijak kita sampaikan kepada Kapolri kecuali segera memecat Kapolda Jawa Tengah yang dianggap memerintah, gagal menjalankan fungsi Polri semestinya,” tegas Din kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Din Peringatkan Kepercayaan Publik terhadap Polri Bisa Kian Runtuh
Din mengingatkan, persoalan penggerebekan pesantren tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa. Jika dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa penyelesaian yang transparan, dampaknya bukan hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga semakin memperburuk citra institusi kepolisian.
Ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri sudah mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, kasus di Sukoharjo semestinya menjadi momentum bagi Kapolri untuk melakukan pembenahan secara serius.
“Jangan abaikan kejadian tersebut karena hanya menimbulkan kemarahan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang sebenarnya sudah memudar selama beberapa tahun lalu. Inilah saatnya Kapolri mengambil tindakan tegas membersihkan Kepolisian Negara dari stigma buruk, dan membenahi ketidakprofesionalan Polri,” ujarnya.
Din juga mengimbau umat Islam, terutama masyarakat pesantren, agar tetap tenang dan menjaga persatuan dalam menyikapi persoalan tersebut. “Kepada umat Islam khususnya kalangan pesantren agar tenang, dan bersatu padu dalam sikap melawan kezaliman,” tandasnya.
Rekomendasi untuk kamu
Kejari Brebes menahan dua tersangka dugaan korupsi kredit mikro bank BUMN. Modus manipulasi data nasabah menyebabkan kerugian negara Rp3,52 miliar.
CREA memperkirakan polusi akibat karhutla berkaitan dengan 3.560 kematian di Indonesia pada September 2026. Sebanyak 57,8 juta penduduk terpapar udara tidak sehat.
Wagub Jateng Taj Yasin memastikan anak-anak terdampak penggeledahan dua lokasi di Sukoharjo dan Karanganyar mendapat pendampingan psikologis dan jaminan pendidikan.
RSUD Brebes membutuhkan tambahan lahan 6.000 meter persegi untuk program revitalisasi 2027. Lahan SD Negeri Brebes 01 dan Dindikpora masuk kajian, sementara wali murid menolak relokasi.
Klaim pengangguran Indonesia terendah sejak 1994 menuai kritik. Penambahan lapangan kerja disebut turun menjadi 1,9 juta pada Februari 2026.
Penggerebekan pondok pesantren putri di Sukoharjo pada dini hari menyisakan kontroversi. Pengurus mengungkap dugaan intimidasi terhadap santriwati di bawah umur hingga penyitaan barang-barang senilai puluhan juta rupiah.