Dapur SPPG bakal dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas total sekitar 900 meter persegi. Bangunan dapurnya sendiri memiliki luas 300 meter persegi, lengkap dengan lahan parkir.
Kementerian PU juga akan menyediakan sarana pendukung berupa jaringan air bersih, sanitasi, instalasi pengolah air limbah (IPAL), sumur bor, dan peralatan dapur sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Balai PU, ada 51 lahan milik Kementerian PU yang digunakan sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia.
Setelah dilakukan kajian lebih mendalam, terpilih sembilan lokasi yang sesuai untuk pembangunan dapur SPPG, yakni di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Namun, dalam tahap awal ini, hanya tiga lokasi yang diprioritaskan untuk pembangunan, yaitu di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), Kota Banjar (Jawa Barat), dan Kota Jambi (Jambi).
Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena berada di dekat sekolah Yayasan Pendidikan Putra, memiliki akses mudah dari jalan utama, dan terdapat banyak sekolah dalam radius enam kilometer dari dapur SPPG.
“Yang Banjar itu oleh PT. Pembangunan Perumahan, Kebumen oleh PT. Adhi Karya, dan Jambi dikerjakan oleh PT Hutama Utama Karya. Sementara waktu yang tiga dulu, supaya benar-benar jadi role model ke depan,” kata Dody.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.