TASIKMALAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mencatat bahwa kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah tersebut masih terjaga hingga Juni 2025. Hal ini terjadi meskipun kinerja perekonomian nasional tetap stabil. Meski begitu, beberapa indikator menunjukkan perubahan yang perlu diperhatikan.
Perkembangan Aset dan Kredit Perbankan
Pada bulan Juni 2025, aset perbankan di wilayah pengawasan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) mengalami kontraksi sebesar 0,38 persen secara tahunan (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kontraksi liabilitas antar kantor Bank Umum sebesar 3,23 persen (yoy).
Sementara itu, kredit perbankan di wilayah KOTM pada periode yang sama juga mengalami kontraksi sebesar 3,30 persen (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja turun 10,05 persen (yoy), disusul oleh kredit investasi yang turun 8,10 persen (yoy). Namun, kredit konsumsi justru meningkat sebesar 3,24 persen (yoy).
Berdasarkan sektor industri, kredit kepada industri pengolahan turun 13,65 persen (yoy), diikuti oleh kredit kepada pedagang besar dan eceran yang turun 12,69 persen (yoy). Sementara itu, kredit kepada bukan lapangan usaha lainnya turun 9,80 persen (yoy). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan positif.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah KOTM pada Juni 2025 tumbuh sebesar 3,29 persen (yoy). Tabungan menjadi kontributor utama pertumbuhan ini dengan peningkatan sebesar 6,67 persen (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya tabungan sebagai bentuk perlindungan keuangan.
Perkembangan Pasar Modal
Di sektor pasar modal, jumlah investor (SID) di wilayah KOTM mengalami peningkatan signifikan. Contohnya, jumlah investor SBN meningkat dari 2.708 menjadi 12.997 orang atau naik sebesar 23,68 persen (yoy). Investor saham juga meningkat menjadi 176.757 orang, sedangkan investor reksadana mencapai 392.731 orang.
Nilai kepemilikan saham di wilayah KOTM meningkat sebesar Rp315,21 miliar atau 33,85 persen (yoy) menjadi Rp1.246,45 miliar. Nilai transaksi saham juga meningkat sebesar Rp453,21 miliar atau 101,89 persen (yoy) menjadi Rp898,00 miliar.
Penyaluran Pembiayaan Sektor IKNB
Di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), penyaluran pembiayaan di wilayah KOTM dalam kurun waktu satu tahun terakhir mengalami penurunan. Contohnya, outstanding pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) turun sebesar Rp14,35 miliar atau 14,15 persen (yoy) menjadi Rp87,14 miliar. Sementara itu, outstanding pembiayaan perusahaan pembiayaan turun sebesar Rp35,52 miliar atau 35,52 persen (yoy) menjadi Rp4.948,48 miliar. Namun, outstanding pembiayaan perusahaan modal ventura meningkat sebesar Rp65,61 miliar atau 16,99 persen (yoy) menjadi Rp451,70 miliar.
Pengawasan dan Edukasi Perlindungan Konsumen
OJK Tasikmalaya terus memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan dan edukasi perlindungan konsumen (PEPK). Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan perilaku langsung di beberapa lembaga jasa keuangan, peningkatan pelayanan pengaduan konsumen, serta sosialisasi produk dan layanan keuangan.
Pengaduan konsumen yang diterima KOTM sampai Juni 2025 meningkat dari 278 pengaduan menjadi 619 pengaduan. Sebagian besar pengaduan berasal dari sektor perbankan dan Fintech. Selain itu, permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga meningkat.
Program Inklusi dan Literasi Keuangan
Untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, OJK Tasikmalaya bekerja sama dengan berbagai pihak melalui program seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Digitalisasi Keuangan, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Tabungan Emas, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan Sekolah Pasar Modal.
Selama semester I 2025, telah dilaksanakan 39 kegiatan edukasi keuangan, termasuk dua kali podcast dengan total peserta sebanyak 5.700 orang. Kegiatan ini ditujukan untuk komunitas, perempuan, pelajar, santri, pegawai migran, difabel, dan UMKM.
Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan
Program Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) akan terus dilanjutkan. Selain itu, program Bulan Inklusi Keuangan (BIK) akan dilaksanakan pada Triwulan III 2025.
Dengan adanya program-program ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka.
