BREBES – Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut kerusakan fasilitas publik akibat kerusuhan saat aksi demo mencapai triliunan rupiah. Untuk keseluruhan, kerusakan Kantor DPRD di sejumlah daerah dan fasilitas publik lainnya diperkirakan mencapai Rp 1,2 Triliun.
Hal itu disampaikan Dodi saat meninjau kerusakan gedung DPRD Kabupaten Brebes, yang telah dibakar dan dijarah, Minggu 6 September 2025. Saat tiba di Kantor DPRD Brebes, menteri langsung meninjau ruang paripurna bawah yang mengalami kerusakan cukup parah usai dibakar dan dijarah massa.
Dodi meminta Sekretariat Dewan setempat langsung melakukan inventarisir kerusakan dan apa saja yang perlu dilakukan perbaikan. Dodi menyebutkan, awal perhitungan total kerugian akibat kerusakan demo beberapa waktu lalu mencapai Rp900 miliar lebih.
Dia menyebutkan, untuk total kerugian tersebut meliputi bangunan gedung DPRD hingga infrastruktur umum lainnya yang lokasinya berdekatan dengan gedung dewan dibeberapa daerah.
“Namun setelah dilakukan hitung cepat dan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri itu (bisa) lebih. Infrastruktur yang ada di sekitar. Polres untuk sementara belum,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, untuk kerusakan saat demo beberapa waktu lalu ini meliputi gedung DPRD dan fasilitas infrastruktur yang ada di dekat gedung dewan. Sementara untuk kerusakannya sendiri termasuk ringan dan sedang.
Dia mencontohkan sejumlah gedung dewan yang mengalami kerusakan seperti si Makassar, Pekalongan, Brebes dan lainnya. “(Seperti) kerusakan di Solo itu termasuk kerusakan sedang. Insyaallah Pak Prabowo yang akan menyelesaikan semuanya,” terangnya.
Dia menambahkan, tidak hanya gedung dewan dan lainnya, sejumlah fasilitas publik seperti di Jakarta juga mengalami kerusakan. Seperti halte dan sekitarnya. Sementara di daerah, kebanyakan kerusakan itu sebagian banyak adalah gedung dewan dan lainnya.
“Pekalongan sendiri, kebetulan kantor bupatinya berdekatan dengan gedung dewan. Di Kediri sendiri, ada sebuah museum yang kena, jadi apa yang dekat-dekat situ ya kena semua,” pungkasnya.
Rekomendasi untuk kamu
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
BREBES – Perbaikan Jembatan Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal…