Jateng  

Pengakuan Bupati Sadewo: Gaji Rp3 Juta di Purwokerto Lebih Menguntungkan daripada Rp5 Juta di Jakarta

Pernyataan Bupati Banyumas yang Menarik Perhatian Publik

BANYUMAS – Baru-baru ini, pernyataan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, tentang perbandingan gaji antara Purwokerto dan Jakarta menjadi topik utama yang menarik perhatian masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa penghasilan sebesar Rp3 juta di Purwokerto terasa lebih nyaman dibandingkan gaji Rp5 juta di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konteks biaya hidup, tekanan kerja, dan keseharian masyarakat.

Menurut Sadewo, meskipun Jakarta menawarkan gaji yang lebih tinggi, namun diiringi beban pengeluaran dan stres yang tidak sedikit. Sebaliknya, kehidupan di Purwokerto dinilai lebih seimbang antara kebutuhan, lingkungan, dan waktu keluarga. Pernyataan ini langsung viral dan mendapat berbagai respons dari warganet.

Beberapa publik menganggap pernyataan Sadewo realistis dan mewakili suara masyarakat daerah. Namun, tidak sedikit pula yang menilai perbandingan tersebut terlalu sederhana dan kontekstual. Di tengah mahalnya biaya hidup ibu kota, ucapan Sadewo memantik diskusi soal makna kesejahteraan sesungguhnya.

Imbauan untuk Tidak Mudik dengan Sepeda Motor

Selain itu, Sadewo juga memberikan pesan kepada masyarakat selama Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia mengimbau agar tidak mudik menggunakan sepeda motor karena risiko yang cukup tinggi. “Ya, jangan kesusu. Saya harapkan, yang biasanya naik motor, sudahlah. Motor ditinggal saja,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas mudik gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat. “Pemerintah menyediakan mudik gratis. Kami juga menyediakan. Instansi lain juga ada.” Ia menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pertimbangan Sebelum Merantau ke Jakarta

Di sisi lain, Sadewo juga menanggapi fenomena masyarakat yang memilih merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ia menyebut, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Banyumas, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. “Memang tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya di Banyumas. Di semua daerah, orang datang ke Jakarta berbondong-bondong mencari pekerjaan,” katanya.

Namun dia mengingatkan masyarakat Banyumas untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tersedia pekerjaan di Jakarta. Ia pun memberikan perbandingan sederhana mengenai biaya hidup di Purwokerto dan Jakarta. “Kalau misalnya mendapatkan Rp3 juta di Purwokerto dan Rp5 juta di Jakarta, kira-kira enaknya hidup mana?” katanya.

Menurutnya, secara pribadi ia lebih memilih penghasilan Rp3 juta di Purwokerto dibanding Rp5 juta di Jakarta. “Kalau saya, Rp3 juta di Purwokerto. Di Jakarta makannya mahal, transportasinya mahal, kemudian kosnya berapa,” ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak semata-mata terdorong emosi untuk merantau ke Jakarta. “Jadi tidak hanya karena emosional selalu ke Jakarta. Kalau bisa, di Purwokerto,” katanya.

Program UHC dan Kesehatan Gratis

Sadewo juga menyampaikan komitmen Pemkab Banyumas pada layanan kesehatan gratis lewat program Universal Health Coverage (UHC). Ia menjelaskan bahwa masyarakat Banyumas yang tidak mampu dan terdaftar dalam BPJS Kesehatan dapat berobat secara gratis. “Sekarang ke rumah sakit gratis. Cukup membawa KTP, tanpa kartu BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dia menyebut, Banyumas memilih mempertahankan status UHC, sementara beberapa daerah lain justru menurunkannya. “Kalau saya, untuk masyarakat kesehatan itu nomor satu. Jadi kami gratiskan semuanya,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan dan Perlindungan bagi Penderes

Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Sadewo menyatakan bahwa program tersebut belum sepenuhnya diterapkan. “Belum. Nanti perlahan,” ujar Sadewo. Dia mengatakan, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Namun, dia telah mendorong sejumlah perusahaan, khususnya eksportir gula kelapa untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes. “Perusahaan-perusahaan eksportir gula kelapa saya panggil semua. Mereka ekspor gula kelapa, sementara risiko penderes itu tinggi,” ujarnya.

Saat ini, menurutnya, sejumlah perusahaan sudah mulai membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes binaannya. “Murah kok, hanya Rp16.800,” kata Sadewo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *