Ketua RT 04 RW 06, Tabiin mengatakan pihak pemerintah desa maupun pihak perusahaan sebelumnya tidak melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan jalan tersebut.
Dia menyebut bahwa pihak pemerintah desa juga berusaha merayu warga di gang-gang lain untuk membuat akses jalan tembus perkampungan.
“Alasan warga menolak di antaranya ya rawan kecelakaan, karena di sini banyak anak-anak. Terus yang kedua polusi dan ketiganya itu ketenangan masyarakat nggak ada. Kita bikin tembok pembatas itu biar PT itu tahu bahwa warga menolak,” katanya.
Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan pihak pabrik yang berada di ruas jalan provinsi Desa Jagapura, Kecamatan Kersana ini, warga juga mempercayakan masalah tersebut ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Warga yang terdiri dari 87 kepala keluarga (KK) menandatangani surat kuasa untuk penolakan tersebut.
