Sehingga, upaya penderasan keliling terus dilakukan ke semua pemdes dan kecamatan. Targetnya, perlahan tapi pasti tunggakan piutang PBB-P2 bisa tertagih.
Sementara itu, Kabid Pajak Daerah dan Retribusi Fetiana Dwiningrum mengatakan, terkait seretnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi yang dikelola Bapenda. Pihaknya mengaku, masih didominasi kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak.
Contohnya, pajak makanan dan atau minuman dari target total Rp 8,3 miliar. Hingga akhir Oktober kemarin, baru terealisasi lebih dari Rp 6,7 miliar atau 81,73 persen.
“Termasuk, pajak reklame yang targetnya Rp 4,2 Miliar baru terealisasi Rp 3,3 atau 79,26 persen. Kemudian, pajak MBLB dari target Rp 1,7 Miliar baru tercapai Rp 1,5 miliar,” jelasnya.
Fetiana Dwiningrum menambahkan, untuk pajak air tanah dari target Rp 1,3 miliar terealisasi Rp 1 miliar. Selanjutnya, pajak hiburan targetnya Rp 500 juta dan pajak parkir hanya Rp 400 juta. Namun, realisasinya baru Rp 393 juta dan Rp 328 juta untuk capaian pajak parkir.
“Dengan kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, kami terus mengupayakan untuk penagihan hingga penungguan dan sanksi pemblokiran bagi para wajib pajak,” tandasnya.
