BREBES – Usulan Formasi PPPK Brebes 2023 ditolak, ratusan tenaga kesehatan atau nakes honorer mengancam mogok kerja jika tuntutannya tak dipenuhi. Mereka melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Jumat 22 September 2023.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa lantaran tak masuk dalam formasi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023 seperti yang dijanjikan Pemkab Brebes.
Aksi unjuk rasa ini sempat memanas saat mereka dijanjikan formasi PPPK tahun 2024. Bahkan ratusan nakes ini tersulut emosi hingga akhirnya terus mendorong gerbang KPT dan berusaha merangsek masuk.
Sementara perwakilan unjuk rasa berhasil masuk dan menuntut Pemkab Brebes segera menyurati Kementerian PAN-RB. Mereka menghendaki agar persetujuan Kementerian PAN-RB dikoreksi.
Salah satu nakes, Wahab Hasbullah mengatakan, Pemkab Brebes telah ingkar janji terkait perekrutan PPPK 2023 untuk formasi nakes sejumlah 813 orang.
Namun mereka harus menanggung kecewa lantaran mereka tak masuk formasi pada perekrutan PPPK tahun 2023. Sehingga, nakes menuntut janji Pemkab Brebes di tahun 2023 yang menyatakan akan membuka formasi P3K nakes 813 orang.
“Kami menuntut janji manis Pemkab Brebes untuk PPPK nakes harus dituntaskan. Karena untuk perekrutan nakes ini nol persen. Kami minta PPPK nakes tahun ini harus ada. Kami telah berjuang menangani pandemi Covid-19 tapi dibuang begitu saja,” kata Wahab, Jumat 22 September 2023.
Sementara itu, Sekda Brebes Djoko Gunawan mengatakan, usulan Formasi PPPK 2023 Kabupaten Brebes sejumlah 2.555 orang. Rinciannya, Tenaga Fungsional Guru 1.646 orang, Tenaga Fungsional Tenaga Kesehatan 813 orang, dan Tenaga Fungsional Teknis Lainnya 96 orang.
Namun dari usulan tersebut, Kementerian PAN-RB hanya menyetujui 70 persennya atau 1.742 orang yang terdiri dari formasi guru 1.646 orang dan tenaga teknis 96 orang.
“Kita menyusun formasi. Kita sudah siapkan semuanya. Untuk memastikan anggaran tahun 2024 kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan agar dipastikan penganggaran rencana perekrutan PPPK 2.555 orang ini bisa tercover tidak di alokasi DAU tahun 2024. Namun demikian sampai dengan hari Jumat kemarin belum ada jawaban surat itu,” ungkap Djoko Gunawan, di sela menerima tuntutan pengunjuk rasa.
Setelah disetujui, lanjut Sekda, Pemkab Brebes mengusulkan opsi agar perekrutan PPPK merata, baik tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis.
Pemkab mengusulkan opsi 50 persen tenaga kesehatan dan 50 persen tenaga pendidikan dari 1.742 formasi yang disetujui. Namun Kementerian PAN-RB tidak menyetujui karena saat ini guru menjadi prioritas nasional, maka formasi PPPK nakes harus di-take down.
“Yang disetujui itu 1.742 yang terdiri dari guru dan tenaga teknis lainnya. DAU kemarin juga sudah turun untuk gaji PPPK tahun 2024 sudah ditentukan Rp 83 miliar,” pungkas Djoko.
