BREBES – Dinas Pertanian Kabupaten Brebes menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema tata kelola pertanian berbasis kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana alam di lereng Gunung Slamet.
Forum yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, aktivis lingkungan, Perhutani, hingga petani itu menghasilkan kesepahaman bahwa kelestarian lingkungan merupakan syarat penting bagi keberlanjutan sektor pertanian di kawasan pegunungan.
Kesepahaman tersebut mengemuka di tengah meningkatnya ancaman bencana alam di wilayah Brebes, mulai dari tanah bergerak, longsor hingga banjir bandang yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kerugian materi maupun dampak sosial bagi masyarakat.
Karena itu, forum mendorong lahirnya tata kelola pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, Hendri Adi Komara, mengatakan lereng Gunung Slamet merupakan kawasan strategis penghasil komoditas hortikultura, terutama kentang, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pegunungan.
“Namun tingginya aktivitas budidaya mulai menekan keseimbangan ekologis, terutama ketika tutupan hutan terus menyusut,” ungkapnya.
Menurut Hendri, keberadaan hutan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem kawasan pegunungan. Selain menjadi penyimpan cadangan air, hutan juga berperan menjaga kesuburan tanah, mengurangi laju erosi, serta menjadi benteng alami terhadap ancaman longsor dan banjir.
“Karena itu, orientasi pembangunan pertanian tidak lagi cukup hanya mengejar produktivitas panen,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pertanian dan pelestarian lingkungan tidak boleh diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar keberlanjutan produksi pertanian dan keselamatan lingkungan dapat terjaga dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan forum tersebut diselenggarakan bukan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, melainkan untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan bersama.
Menurut dia, berbagai kejadian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Brebes menjadi peringatan bahwa upaya menjaga keseimbangan lingkungan harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Dia mengaku prihatin karena tanah bergerak, longsor maupun banjir bandang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Diskusi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita menemukan jalan keluar yang realistis dan berkeadilan,” ujarnya.
Paramitha mengatakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penanganan bencana terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kapasitas anggaran untuk mendukung pembangunan sektor lain yang juga dibutuhkan masyarakat.
Dia menilai petani berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi masyarakat menggantungkan kehidupan dari lahan pertanian, namun di sisi lain kondisi lingkungan membutuhkan pemulihan agar tetap mampu menopang aktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Karena itu, menurut dia, pendekatan yang dilakukan tidak boleh hanya berupa pembatasan aktivitas masyarakat, tetapi harus diiringi dengan solusi yang mampu menjaga kesejahteraan petani.
“Gunung harus tetap terjaga tanpa memiskinkan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber dari Universitas Sunan Gunungjati Cirebon menjelaskan bahwa kentang merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Tanaman tersebut ideal tumbuh pada suhu antara 15 hingga 20 derajat Celsius.
Dalam paparannya disebutkan bahwa berkurangnya tutupan hutan menyebabkan peningkatan suhu udara, penurunan kelembapan, serta perubahan struktur tanah yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tanaman kentang.
Selain itu, ancaman yang lebih serius adalah hilangnya lapisan tanah subur atau topsoil akibat erosi yang terus terjadi setiap musim hujan. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, lahan pertanian akan mengalami penurunan kesuburan, biaya produksi meningkat dan hasil panen semakin menurun.
Untuk mengurangi risiko tersebut, forum merekomendasikan sejumlah langkah konservasi, antara lain pengolahan lahan mengikuti kontur, pembangunan terasering pada lahan miring, rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, serta pengurangan ketergantungan terhadap pestisida kimia.
Dari kalangan petani, Ahmad Wahyono menyatakan masyarakat pada dasarnya mendukung berbagai upaya konservasi dan reboisasi yang dilakukan pemerintah. Namun dia berharap setiap kebijakan yang diterapkan juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.
“Petani siap mendukung konservasi dan reboisasi, tetapi harus ada solusi ekonomi yang nyata agar masyarakat tetap bisa bertahan,” katanya.
Administratur Perhutani Pekalongan Barat, Maria Endah Ambarwati, mengungkapkan sebagian kawasan lereng Gunung Slamet saat ini menghadapi persoalan degradasi lahan dan konflik tenurial. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perhutani mendorong penerapan sistem agroforestri yang mengombinasikan tanaman keras dengan tanaman pertanian.
“Untuk itu, Perhutani mendorong pola agroforestri, menggabungkan tanaman keras dan tanaman pertanian, sebagai jalan tengah antara konservasi dan ekonomi,” tandasnya.
Selain itu, sejumlah aktivis lingkungan dan peserta forum juga meminta agar penegakan aturan terhadap pelanggaran kawasan hutan dilakukan secara konsisten.
Mereka menilai upaya menjaga lereng Gunung Slamet tidak hanya berkaitan dengan pelestarian kawasan hutan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sumber air, kesuburan tanah, serta masa depan ribuan petani yang menggantungkan hidup dari kawasan pegunungan tersebut.
