Pandangan BYD Indonesia Terkait Kebijakan Pertambangan
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperbaiki kebijakan di sektor pertambangan dengan berbagai perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Beberapa kebijakan yang sedang dipertimbangkan antara lain rencana kenaikan tarif royalti mineral, kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta revisi formula harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas seperti nikel dan bauksit. Seluruh kebijakan tersebut akan diterapkan mulai tahun ini.
Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) telah mengirimkan surat protes terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa regulasi yang semakin ketat serta penegakan hukum yang dinilai berlebihan dapat mengganggu investasi dari pengusaha asal Tiongkok. Selain itu, mereka juga khawatir tentang adanya dugaan praktik pungutan oleh aparat pemerintah.
Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait surat protes tersebut karena masalah tersebut tidak berkaitan langsung dengan sektor bisnis BYD di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pertambangan bukanlah fokus utama dari operasional BYD saat ini.
Namun, Luther tetap menekankan bahwa BYD melihat Indonesia sebagai pasar strategis untuk investasi jangka panjang. Meskipun ada dinamika ekonomi maupun perubahan kebijakan, BYD tetap optimis terhadap potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD masih menjadi merek otomotif asal Tiongkok dengan penjualan terbesar di Indonesia. Pada periode Januari-April 2026, penjualan wholesales BYD mencapai 17.098 unit. Saat ini, BYD memasarkan berbagai model kendaraan listrik seperti Atto 1, Atto 3, Sealion 7, Seal, Dolphin, dan M6.
Selain memperluas portofolio produk, BYD juga tengah membangun fasilitas produksi di Subang, Jawa Barat. Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 150.000 unit per tahun dan diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp11,2 triliun. Menurut Luther, alasan utama pembangunan pabrik ini adalah karena tingginya tingkat kepercayaan terhadap pasar Indonesia dan tren positif pertumbuhan kendaraan listrik.
Di sisi lain, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok tumbuh rata-rata 4,36% selama periode 2021—2025. Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok pada 2021 mencapai US$51,09 miliar dan meningkat menjadi US$63,55 miliar pada 2022. Pada 2023, nilai ekspor mencapai US$62,43 miliar dan sebesar US$60,52 miliar pada 2024.
Kehadiran BYD di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam kebijakan pertambangan, perusahaan tetap yakin dengan potensi pasar kendaraan listrik. Dengan investasi besar-besaran dan strategi jangka panjang, BYD berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif di Tanah Air.
