Pemerintah Rehab 30 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Jateng, Menteri PKP Tinjau Langsung di Brebes

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, langsung pelaksanaan program tersebut di kawasan perkampungan nelayan Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di kawasan perkampungan nelayan Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. (Foto: Istimewa)


BREBES – Pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut menjadi bagian dari percepatan target Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di kawasan perkampungan nelayan Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kunjungannya, Maruarar bertemu dengan warga penerima bantuan rehab rumah sekaligus mengecek kondisi rumah yang telah diperbaiki dan dinilai sudah layak ditempati.

“Untuk Jawa Tengah tahun ini ada 30 ribu rumah yang mendapatkan bantuan BSPS dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota,” kata Maruarar Sirait saat meninjau lokasi.

Ia menjelaskan, program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan Program Tiga Juta Rumah. Pemerintah ingin masyarakat memiliki rumah yang layak dan sehat untuk ditempati,” ujarnya.

Selain meninjau rumah tidak layak huni, Menteri PKP juga mengunjungi perumahan subsidi di Perumahan Amarta, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Dalam kunjungan itu, Maruarar melihat langsung kondisi rumah subsidi serta berdialog dengan warga penghuni perumahan. Pemerintah, kata dia, menargetkan pembangunan 320 ribu rumah subsidi di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

“Rumah subsidi ini juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil agar memiliki akses hunian yang layak,” ungkapnya.

Program perbaikan RTLH dan pembangunan rumah subsidi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengurangan angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.