BREBES – Semangat gotong royong dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan memperkuat swasembada pangan ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan berbagai bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara simbolis didampingi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wakil Bupati Brebes Wurja, serta jajaran pejabat terkait.
Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah provinsi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, telah sepakat memberikan perhatian khusus kepada 10 kabupaten/kota dengan kategori kemiskinan tinggi, termasuk Kabupaten Brebes.
“Daerah yang masuk kategori prioritas harus kita keroyok bersama-sama. Ini bukan berarti Brebes miskin sekali, tidak. Brebes itu luar biasa, wilayahnya luas, penduduknya banyak, dan berbatasan langsung dengan Jawa Barat,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, parameter kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan masyarakat, tetapi juga dari aspek pendidikan dan akses kesejahteraan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius ialah masih tingginya angka anak putus sekolah.
“Sekitar 5.000 masyarakat putus sekolah harus kita sekolahkan gratis. Kalau tidak diberi atensi, wilayah ini bisa tertinggal,” katanya.
Selain pengentasan kemiskinan, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan sektor pangan. Jawa Tengah ditargetkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional pada 2026 dengan produksi gabah kering giling minimal mencapai 10 juta ton.
Untuk mendukung target tersebut, ia meminta Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Brebes guna memetakan potensi kekeringan dan menjaga produktivitas pangan.
“Swasembada pangan Jawa Tengah yang berkontribusi 15,6 persen nasional harus tetap dipertahankan. Kalau perlu, Jawa Tengah menjadi nomor satu di Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif hingga tingkat desa. Menurutnya, setiap persoalan sosial harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
