BREBES – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) pengguna aplikasi absensi fiktif terancam mendapatkan sanksi tegas. Mereka juga terancam harus mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga diterima secara tidak sah.
Sebagai pembina kepegawaian tertinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Tahroni tampil di garis depan dalam penanganan skandal praktik curang presensi aparatur sipil negara (ASN) yang mengguncang birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes.
Ia menegaskan komitmen penanganan kasus dilakukan secara sistematis, transparan, dan berbasis bukti. Temuan awal mengungkap skala pelanggaran yang tidak kecil. Sedikitnya 3.000 ASN terindikasi menggunakan aplikasi presensi ilegal yang memungkinkan manipulasi kehadiran tanpa kehadiran fisik di tempat kerja.
Para pengguna disebut membayar sekitar Rp250.000 per tahun untuk mengakses layanan tersebut. Praktik ini diduga telah berlangsung sejak 2024. Dari sekitar 3.000 ASN paling banyak menyasar guru ASN dan tenaga kesehatan (nakes).
Sekda Tahroni mengakui keprihatinannya atas praktik yang disebutnya sebagai kecurangan masif dan terorganisir. Ia menegaskan, arahan Bupati Paramitha Widya Kusuma menjadi dasar penanganan yang kini dijalankan lintas perangkat daerah.
“Penanganan dilakukan secara terstruktur, akuntabel, dan sesuai regulasi,” kata Tahroni ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).
Dalam konstruksi penanganan, ungkap Tahroni, Pemkab membagi langkah ke dalam beberapa jalur paralel. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memimpin pemeriksaan menyeluruh, merujuk pada ketentuan disiplin ASN dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.
Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah bertugas menindaklanjuti aspek penegakan disiplin. Sementara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengawal audit forensik terhadap sistem presensi yang digunakan. Tidak berhenti pada ranah administratif, kasus ini juga dibawa ke ranah hukum.
Tahroni menyebut pihaknya telah melaporkan pihak pembuat dan penyebar aplikasi ilegal ke Polres Brebes. Tahroni memastikan pemerintah daerah tidak akan menghalangi proses penyidikan terhadap pihak manapun yang terindikasi terlibat.
Sekda merinci empat fokus utama yang kini dijalankan: Pertama, penegakan hukum terhadap aktor di balik aplikasi ilegal, termasuk pengembang dan distributor.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
BREBES – Perbaikan Jembatan Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal…
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.