Kedua, pemeriksaan disiplin ASN secara menyeluruh oleh tim Inspektorat.
Ketiga, audit kerugian keuangan daerah sebagai dasar pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga diterima secara tidak sah.
Keempat, reformasi sistem presensi dan penguatan tata kelola pengawasan internal.
Audit terhadap kerugian daerah menjadi salah satu titik krusial. Hasilnya akan menentukan besaran pengembalian TPP oleh ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tahroni mengungkapkan, tahap awal pemeriksaan difokuskan pada periode yang memiliki bukti server terdokumentasi. Namun, penelusuran tidak berhenti di sana. Pemeriksaan akan diperluas ke periode sebelumnya, sepanjang didukung bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pelaku di permukaan, tetapi juga berupaya mengurai pola praktik yang kemungkinan telah berlangsung lama.
Di saat proses penindakan berjalan, Pemkab Brebes juga mulai menata ulang sistem. Audit forensik menyeluruh tengah dilakukan, disertai rencana transisi ke sistem presensi berbasis pengenalan wajah untuk meminimalisasi celah manipulasi.
Pengawasan atasan langsung akan diperketat, dan evaluasi terhadap kepala satuan kerja juga menjadi bagian dari agenda. Pimpinan yang terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan tidak akan luput dari penilaian.
Bagi Tahroni, kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi momentum koreksi besar dalam tata kelola kepegawaian.Tahroni menegaskan, Pemkab Brebes ingin menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik menuju birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel.
“Ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Tahroni.
Sebelumnya, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma mengaku geram atas praktik kecurangan yang dilakukan secara masif oleh ASN di lingkungan Pemkab.
Berdasarkan temuan sementara, sedikitnya 3.000 ASN terdeteksi menggunakan aplikasi presensi ilegal yang memungkinkan mereka melakukan absensi tanpa kehadiran fisik di tempat kerja.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…
BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli jabatan…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.