Bupati Paramitha Tekankan Keselamatan Warga, Percepatan Pengendalian Banjir Jadi Prioritas

Penanganan Banjir Sungai Babakan
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma saat audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung dan jajaran OPD di Pendopo Brebes. (Foto: Istimewa)

BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan bahwa keselamatan dan rasa aman masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.

Ia meminta percepatan pengendalian banjir agar ancaman yang kerap muncul setiap musim hujan tidak terus berulang. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung dan jajaran OPD di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026).

Paramitha menekankan, keresahan warga yang setiap tahun dihantui luapan Sungai Babakan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, banjir bukan sekadar fenomena alam, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, stabilitas ekonomi, dan kondisi psikologis masyarakat.

“Bagi warga, musim hujan bukan hanya soal cuaca, tapi soal keselamatan. Karena itu percepatan pengendalian banjir harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dampak banjir sebelumnya telah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian serta meninggalkan trauma berkepanjangan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Untuk itu, Pemkab Brebes terus mendorong sinergi kuat dengan pemerintah pusat agar seluruh tahapan penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

Paramitha juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keberpihakan kepada masyarakat. Negara harus hadir dan dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.

Sejumlah langkah konkret telah berjalan, di antaranya bantuan 350 bronjong dari pemerintah pusat serta normalisasi tanggul di titik rawan. Selain itu, program penanganan Sungai Babakan senilai sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.

Paramitha berharap seluruh upaya tersebut dapat dipercepat dan tepat sasaran, sehingga mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian. “Momentum ini harus dijaga. Kami ingin masyarakat bisa menjalani aktivitas dengan aman tanpa dihantui ancaman banjir setiap tahun,” pungkasnya.