Sejarah Baru dalam Penegakan Hukum Global
JAKARTA – Komunitas internasional baru saja menciptakan sejarah penting dalam penegakan hukum global. Sebanyak 36 negara secara resmi menyatakan bergabung dalam sebuah inisiatif Tribunal Khusus yang dirancang khusus untuk menuntut Presiden Rusia, Vladimir Putin, serta jajaran elite militernya ke pengadilan. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Eropa yang berlangsung di ibu kota Moldova, Chișinău.
Menteri Luar Negeri Ukraina menekankan bahwa momentum ini merupakan titik tanpa jalan kembali bagi dunia internasional dalam mengejar keadilan. Langkah kolektif ini menandai akhir dari fase wacana diplomatik dan dimulainya fase operasional institusional yang nyata untuk mengadili apa yang disebut sebagai kejahatan agresi.
Menambal Celah Hukum ICC
Selama ini, publik sering mempertanyakan mengapa kasus agresi Rusia tidak diselesaikan langsung melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag. Secara yuridis, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Namun, ICC memiliki keterbatasan hukum yang sangat mendasar terkait dengan kejahatan agresi, yaitu tindakan suatu negara yang memulai perang ilegal terhadap negara berdaulat lain.
ICC hanya dapat mengadili kejahatan agresi jika kedua belah pihak yang bersengketa adalah anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma, atau jika ada rujukan langsung dari Dewan Keamanan PBB. Mengingat Rusia bukan anggota ICC dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, Moskow dapat dengan mudah memblokir setiap upaya hukum yang mengarah pada mereka.
Oleh karena itu, Tribunal Khusus ini didirikan di luar struktur PBB sebagai pengadilan ad hoc formal. Institusi ini meniru prinsip historis Peradilan Nuremberg yang digunakan untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman setelah Perang Dunia II.
Fokus utama pengadilan ini adalah mengincar tiga tokoh pengambil kebijakan tertinggi di Kremlin, yaitu Vladimir Putin (Presiden Rusia), Mikhail Mishustin (Perdana Menteri Rusia), dan Sergey Lavrov (Menteri Luar Negeri Rusia).
Peta Jalan, Anggaran, dan Tantangan Imunitas Hukum
Pengadilan internasional ini rencananya akan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan ditargetkan mulai menyidangkan kasus-kasus pertamanya secara penuh pada tahun 2027.
Untuk mendukung operasional awal, Uni Eropa telah mengucurkan dana stimulus sebesar €10 juta, dengan proyeksi anggaran tahunan yang diperkirakan mencapai €30 hingga €40 juta setelah struktur pengadilan terbentuk sepenuhnya. Proses seleksi dan pengangkatan para hakim internasional dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini.
Meskipun langkah ini dinilai sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa, para pakar hukum internasional mengingatkan adanya tantangan realitas yang besar. Berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat ini, seorang kepala negara yang aktif menikmati imunitas hukum dari yurisdiksi asing.
Menurut sumber diplomatik Eropa, Tribunal Khusus ini kemungkinan besar tidak akan bisa menggelar peradilan secara in absentia selama Vladimir Putin masih menjabat sebagai presiden aktif dan berada di dalam wilayah Rusia.
Proses peradilan formal baru bisa berjalan secara efektif apabila para terdakwa keluar dari kekuasaan atau terjadi transisi politik di internal Rusia, para terdakwa secara fisik berhasil ditangkap atau diekstradisi saat berada di luar negeri.
Kendati demikian, dukungan dari negara-negara besar, termasuk keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam merumuskan arsitektur pengadilan ini, mengirimkan sinyal psikologis yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa ruang gerak diplomatik bagi para pemimpin Rusia di masa depan akan semakin menyempit.
Komisi Klaim Ganti Rugi Menuntut Triliunan Dolar
Selain fokus pada aspek pidana, kesepakatan di Chișinău juga melahirkan kesepakatan paralel yang sangat krusial, yaitu pembentukan Komisi Klaim Internasional. Institusi ini dirancang untuk menerima, memvalidasi, dan mengevaluasi tuntutan kompensasi finansial atas kerusakan masif yang terjadi di Ukraina.
Komisi ini akan memproses gugatan ganti rugi yang diajukan oleh tiga elemen, mulai dari warga sipil yang kehilangan tempat tinggal atau anggota keluarga, sektor bisnis/swasta yang asetnya hancur akibat invasi, dan Negara Ukraina secara kelembagaan untuk membiayai rekonstruksi pascaperang.
Salah satu fokus gugatan terbesar yang sedang dipersiapkan oleh Kyiv adalah kompensasi atas hancurnya Bendungan Kakhovka pada tahun 2023 lalu. Berdasarkan penilaian bersama antara Pemerintah Ukraina, PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa, kerugian akibat bencana lingkungan dan infrastruktur tersebut diestimasikan mencapai $14 miliar (sekitar 218 triliun rupiah).
Komisi Klaim ini nantinya diharapkan dapat memanfaatkan aset-aset Rusia yang saat ini sedang dibekukan di berbagai bank Barat sebagai sumber dana kompensasi.
Melalui kombinasi antara pengadilan pidana dan komisi ganti rugi finansial, komunitas internasional ingin memastikan bahwa pertanggungjawaban atas perang agresi ini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum di masa depan.
