Adapun sepuluh tuntutan mahasiswa itu di antaranya, evaluasi dan audit anggaran program MBG dan KDMP yang lakukan oleh pemda dan juga legislative supaya lebih transparan dan lebih akuntabel serta disampaikan ke publik; evaluasi proyek strategis nasional yang tidak memperhatikan ετικα lingkungan dan hak asasi manusia.
Mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM pertalite agar tetap sasaran dan merata; kembalikan supremasi sipil, cabut uu tni dan polri yang sudah disahkan; meminta Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan secara terbuka mengakui kesalahan pemerintah.
Kemudian, hentikan pembangunan batalyon teritorial (BTP) dan alihkan anggaran untuk infrasuktur desa dan kabupaten; menuntut bupati untuk melakukan mitigasi terkait isu lingkungan didaerah pesisir dan derah yang rawan terdampak banjir tahunan.
Serta, menuntut bupati untuk segera menetapkan system pengolahan sampah terpadu; meminta bupati untuk menghentikan alih fungsi lahan di hutan lindung gunung slamet; danbevaluasi program unggulan Mitha – Wurja.
