Aksi Siswa dan Orang Tua Dalam Dukungan Program Makan Bergizi Gratis di Batam
BATAM – Beberapa hari terakhir, aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam menjadi perhatian publik. Ratusan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SD hingga SMP, turut serta dalam aksi yang digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Batam. Aksi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk para orang tua dan pihak legislatif.
Keterlibatan Siswa dalam Aksi
Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan siswa yang tampak mengenakan seragam sekolah. Namun, banyak dari mereka mengaku bahwa keikutsertaan dalam aksi tersebut tidak sepenuhnya disadari. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka diajak oleh pihak sekolah untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hal ini memicu pertanyaan tentang keterlibatan institusi pendidikan dalam pengorganisasian aksi.
Para orang tua juga merasa terkejut karena sebelumnya mereka hanya diberi informasi bahwa anak-anak mereka akan mengikuti kegiatan pawai biasa. Banyak dari mereka menyatakan bahwa jika tahu bahwa anak-anak mereka akan terlibat dalam aksi dukungan MBG, mereka tidak akan memberi izin. Seorang orang tua bahkan menulis di kolom komentar media sosial, “Tidak ada yang dibayar, tolong ketikannya. Mereka diinformasikan untuk pawai, kami kira pawai tahun baru Islam.”
Kritik dari Legislatif
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan kritik terhadap keterlibatan siswa dalam aksi tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini bisa mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi tugas utama siswa. Ia menyarankan agar aspirasi terkait pelaksanaan program MBG disampaikan melalui mekanisme resmi yang sudah tersedia, seperti melalui kepala sekolah atau guru.
“Kami tidak ingin siswa-siswi ini turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah, melalui kepala sekolah,” ujar Lalu Hadrian Irfani.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah memiliki jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, kepala sekolah dan guru dapat menjadi perwakilan untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Penyangkalan Dinas Pendidikan
Menanggapi isu adanya mobilisasi siswa dalam aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah hal tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan itu berawal dari aspirasi orang tua siswa terkait penghentian sementara program MBG. Menurutnya, pawai dilakukan sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki.
Hendri juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pihak tertentu untuk menggerakkan siswa. Ia menekankan bahwa semua kegiatan dilakukan atas inisiatif sendiri dari pihak sekolah dan orang tua.
Fasilitas yang Disediakan dalam Aksi
Selain para siswa, peserta aksi juga mencakup sejumlah emak-emak yang tampak antusias. Mereka terlihat membawa pulang perlengkapan dapur seperti wajan, panci, dan saringan mi yang dibagikan sebelum kegiatan dimulai. Selain itu, konsumsi berupa roti, buah-buahan, dan susu kotak juga tersedia untuk peserta selama kegiatan berlangsung.
Seorang peserta bernama Desy mengungkapkan bahwa setiap peserta mendapatkan uang saku sebesar 100 ribu rupiah untuk jajan. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peserta.
Isu Korupsi dan Polemik Terkait Program MBG
Program MBG sendiri menjadi bahan perdebatan setelah muncul berbagai isu, mulai dari dugaan korupsi hingga persoalan distribusi di sejumlah daerah. Aksi-aksi demonstrasi juga semakin marak, terutama dari kalangan mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk menghentikan program tersebut karena dinilai masih menyisakan masalah transparansi dan potensi korupsi.
Di Medan, misalnya, aksi demonstrasi dilakukan di depan Markas Kodim 0201/Medan. Mahasiswa GMNI menuntut TNI kembali ke barak dan meminta pembatalan rencana penambahan jajaran batalyon baru di berbagai wilayah. Mereka menilai bahwa penambahan struktur pasukan tersebut tidak memiliki urgensi strategis dan berpotensi membebani anggaran negara.
Aksi dukungan terhadap program MBG di Batam menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Namun, kegiatan ini juga memicu pertanyaan tentang tanggung jawab pihak sekolah dan keterlibatan siswa dalam isu-isu politik. Dengan adanya kritik dari legislatif dan respons dari Dinas Pendidikan, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih baik dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
