Sumarno mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jateng agar memeriksa kembali sistem presensi ASN di wilayah masing-masing guna mencegah kasus seperti di Brebes.
Sebelumnya, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma menegaskan bahwa tindakan para ASN Brebes tersebut merupakan bentuk praktik yang mencederai integritas birokrasi. Ia juga menilai manipulasi jam kerja demi mendapatkan hak keuangan penuh adalah tindakan koruptif.
“Karena ini juga bagian dari korupsi. Karena mereka tidak berangkat, atau mungkin jam kerjanya seenaknya mereka hadir begitu, tetapi dihitung dengan penuh. Ini adalah bentuk korupsi juga,” kata Paramitha.
Pemkab Brebes akan menyeret penyedia teknologi aplikasi presensi ilegal itu ke jalur hukum. Berdasarkan investigasi awal, cara kerja aplikasi presensi fiktif ASN Brebes ini melibatkan jasa pihak luar atau hacker.
Para pengguna cukup membayar Rp 250.000 per tahun untuk mendapatkan akses ke sistem tiruan yang mampu menembus server resmi pemda. Tarbongkarnya kasus ini berawal dari strategi “penjebakan” digital saat BKPSDMD mematikan server resmi presensi selama dua hari.
Namun, aktivitas presensi tetap tercatat, sehingga mempermudah tim mengidentifikasi data bahwa 3.000 ASN Brebes diduga terlibat dalam manipulasi kehadiran.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.