Kritik terhadap Kebijakan HAM di Papua
JAKARTA – Aliansi mahasiswa Papua, khususnya dari Front Anti-Militerisme dan Investasi, menyatakan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai gagal dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.
Puluhan peserta aksi menggelar demonstrasi di kantor Kementerian HAM Jakarta pada hari Senin, 11 Mei 2026, dengan meminta Pigai untuk bertemu langsung dan menerima aspirasi mereka.
Massa aksi mengecam sikap Pigai yang dinilai tidak lagi mendukung kepentingan masyarakat asli Papua sejak ia menjabat sebagai Menteri HAM. Meskipun dulu, saat menjadi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Pigai pernah aktif membela isu HAM yang terjadi di Papua dan Indonesia secara umum.
“Natalius Pigai saat menjabat di Komnas HAM cukup lantang dalam membahas isu HAM di Papua bahkan di seluruh Indonesia. Namun seiring waktu, dia seolah-olah kehilangan taringnya,” ujar Veronica, salah satu peserta aksi dari atas mobil komando.
Veronica menjelaskan bahwa masalah yang berlarut-larut di Papua disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan hak politik masyarakat dalam menentukan nasib sendiri. Menurutnya, pendekatan keamanan melalui pengiriman TNI dan Polri ke Papua bukan solusi yang efektif. Justru, hal ini memicu konflik dengan masyarakat adat, yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata dan harus meninggalkan tanah ulayatnya.
Massa aksi menuntut agar Prabowo menarik militer dan polisi dari Papua karena dianggap tidak berhasil menyelesaikan masalah, malah memperparah pelanggaran HAM. Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat bahwa pada awal 2026 terdapat empat peristiwa kekerasan di Papua yang menyebabkan sekitar 14 orang meninggal dunia.
Veronica menilai kegagalan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kekerasan yang berulang di Papua. Ia juga merasa bahwa Pigai, sebagai orang asli Papua, tidak menunjukkan keberpihakan yang nyata. Bahkan, ia dinilai semakin dekat dengan pemerintahan Prabowo yang dianggap otoriter.
Bukti yang disampaikan Veronica adalah sikap Pigai yang enggan bertemu dengan massa aksi yang sedang menggunakan hak demokratisnya. Ia menyentil pernyataan Pigai yang mengklaim telah memahami HAM sejak usia 5 tahun, namun tidak menunjukkan bukti konkret.
“Rezim Prabowo-Gibran yang otoriter kembali menerapkan model Soeharto hari ini dengan pendekatan militer yang masuk ke ranah sipil, seperti PSN, Koperasi Merah Putih, MBG yang menghabiskan uang rakyat. Dia itu penjilat teman-temannya! Natalius penjilat!” ujar perwakilan mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Malang, Jawa Timur.
Massa aksi menolak melakukan audiensi di dalam kantor Kementerian HAM karena dianggap sia-sia. Mereka telah mencoba berbagai upaya untuk memanggil Pigai keluar. Mulai dari mendorong pagar besi yang dijaga polisi, masuk ke halaman utama kantor Kementerian HAM, hingga membakar ban bekas dan terus berorasi. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 dan masih berlangsung hingga 15.00 WIB.
