Peran dan Tantangan Industri Manufaktur Indonesia dalam Persaingan Global
JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan pandangan mengenai wacana relokasi sebagian produksi industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Ia menilai informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut karena keputusan relokasi biasanya sangat spesifik dan bergantung pada berbagai faktor seperti kondisi perusahaan, strategi global, struktur biaya, hingga tuntutan pasar.
Shinta menjelaskan bahwa keputusan relokasi atau konsolidasi produksi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali merupakan bagian dari penataan ulang rantai pasok global dan strategi prinsipal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, biaya produksi, pasar, serta arah kebijakan industri di berbagai negara.
Dalam hal ini, perusahaan global tidak hanya mempertimbangkan satu aspek biaya, tetapi juga kesiapan ekosistem industri secara keseluruhan, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, produktivitas tenaga kerja, efisiensi logistik, ketersediaan lahan industri, kemudahan perizinan, hingga dukungan otoritas dalam menyelesaikan hambatan operasional.
Indikator Kekuatan Industri Manufaktur Indonesia
Salah satu indikator yang menunjukkan kekuatan industri manufaktur Indonesia adalah Manufacturing Value Added (MVA). Pada 2024, nilai MVA Indonesia mencapai sekitar 265,07 miliar dolar AS, menjadikannya sebagai negara dengan posisi ke-12 dunia dan peringkat kelima di Asia setelah China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Artinya, Indonesia bukan pemain kecil dalam skala industri.
Namun, tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal ukuran industri, melainkan kecepatan transformasi industrinya. Dalam periode 2020–2024, MVA Indonesia tumbuh sekitar 16,1 persen, masih lebih rendah dibandingkan India yang tumbuh sekitar 29,2 persen dan Vietnam yang tumbuh sekitar 46,3 persen pada periode yang sama.
Persaingan Regional yang Semakin Ketat
Shinta menyampaikan bahwa meskipun skala manufaktur Indonesia saat ini masih lebih besar dibandingkan Vietnam, negara kompetitor di kawasan bergerak lebih agresif dalam memperkuat kapasitas produksi, rantai pasok, ekspor manufaktur, serta ekosistem industrinya.
Ia menyoroti bahwa Vietnam cukup agresif dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi, memperkuat klaster manufaktur, memperluas akses pasar melalui free trade agreement (FTA), kepastian dan dukungan regulasi, hingga memperbaiki layanan investor.
Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Shinta menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar, tetapi keunggulan tersebut harus terus diperkuat melalui kepastian kebijakan, insentif yang konsisten dan berdampak, perizinan yang cepat, efisiensi logistik, penguatan vokasi, dan berbagai aspek lainnya.
Tanpa transformasi tersebut, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara-negara yang lebih agresif dalam membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan investor global.
Pentingnya Dialog dan Koordinasi
Langkah yang perlu dilakukan pemerintah bukan hanya merespons apabila sudah ada rencana relokasi, tetapi juga memperkuat mekanisme early warning dan investor aftercare. Shinta menilai dialog secara proaktif perlu terus dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi, termasuk prinsipal globalnya, untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi sebelum keputusan relokasi benar-benar diambil.
Shinta mengajak seluruh pihak tidak hanya melihat relokasi sebagai keputusan individual perusahaan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam memperkuat kepastian investasi, produktivitas, logistik, perizinan, rantai pasok, serta roadmap industri agar tetap menjadi basis produksi yang kompetitif di kawasan.
Penegasan dari Kementerian Perindustrian
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Kemenperin menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi terhadap ekspor nasional.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan bahwa PT JAI dan PT SAI, yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam, masih beroperasi secara normal di Indonesia serta tetap menjalankan kegiatan produksi sebagaimana biasanya.
Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, Kemenperin menyimpulkan bahwa belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Begitu pula dengan isu PHK. Pihak perusahaan menyatakan tidak ada pengurangan tenaga kerja ataupun PHK pada fasilitas produksi mereka.
Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia. Selain itu, seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor, dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen.
Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan investasi, stabilitas produksi, kepastian demand, serta perlindungan terhadap tenaga kerja industri nasional. Kemenperin juga terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar industri manufaktur nasional semakin berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.
