Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah di Papua Tengah
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dasbor Kemendikdasmen per April 2026, jumlah ATS di wilayah ini turun dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Papua Tengah, Nurhaidah, dalam Rapat Koordinasi Penanganan ATS di Kota Jayapura, Papua, pada 28 Mei 2026 lalu.
Nurhaidah menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS. Ia mengatakan bahwa tantangan geografis, akses infrastruktur yang tidak merata, serta berbagai faktor sosial budaya menjadi alasan utama bagi pihaknya untuk mencari solusi yang tepat sasaran.
Strategi Terpadu dalam Menangani ATS
Untuk mencapai penurunan angka ATS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menerapkan tujuh strategi terpadu. Berikut adalah rincian strategi tersebut:
-
Kolaborasi Lintas Sektor dan Yayasan
Pemprov Papua Tengah bekerja sama dengan delapan kabupaten dan lima yayasan pelopor pendidikan di tanah Papua. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar sekolah di daerah pedalaman dikelola oleh YPPGI dan YPPK, sedangkan wilayah pesisir didominasi oleh YPK. Selain itu, pemprov juga ikut mengintervensi pembiayaan satuan pendidikan guna meringankan beban pemerintah kabupaten sesuai regulasi PP Nomor 106 Tahun 2021.
-
Program Sekolah Gratis dan Bantuan Kuliah
Sejak tahun 2025, biaya pendidikan untuk 26.951 siswa di 132 sekolah (SMA, SMK, dan SLB) telah digratiskan. Pada tahun 2026, program ini diperluas ke jenjang SMP dengan menyasar 148 sekolah dan 26.511 siswa. Secara keseluruhan, total penerima dana BOSDA mencapai 53.951 siswa di 187 sekolah. Selain itu, pemprov juga membiayai kuliah 5.216 mahasiswa di 25 kampus.
-
Fasilitas Sekolah Berpola Asrama
Untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, pemprov membiayai 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan di enam kabupaten dengan total 1.009 siswa. Program ini juga memfasilitasi anak-anak berprestasi melalui kerja sama dengan Sekolah Genius Tangerang, Meepa Boarding School Nabire, dan SMA Meepago Nabire.
-
Peluncuran Sekolah Sepanjang Hari (SSH)
SSH menjadi proyek percontohan di 10 Sekolah Dasar yang tersebar di delapan kabupaten dengan total 2.021 siswa. Strategi ini diterapkan untuk mengatasi rendahnya waktu belajar efektif, tingginya angka putus sekolah, serta meningkatkan gizi dan literasi peserta didik.
-
Pengadaan Guru Mapega di Daerah 3T
Kekurangan tenaga pendidik di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diatasi dengan merekrut Guru Mapega. Pada tahun 2025, sebanyak 274 guru telah ditempatkan, dan kuotanya ditambah menjadi 500 guru pada tahun 2026. Selain mengajar, para guru ini bertugas melakukan verifikasi data riil anak tidak sekolah di lapangan.
-
Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Guru
Pemprov Papua Tengah memfasilitasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menjamin kesejahteraan pendidik agar mereka bertahan di tempat tugas. Sebanyak 801 guru lulus sertifikasi pada tahun 2025, dan 1.000 guru lainnya sedang difasilitasi pada tahun 2026. Target hingga 2029 adalah 2.175 guru bersertifikasi.
-
Penyusunan Peta Jalan Penanganan ATS
Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menyusun peta jalan formal penanganan ATS. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan taktis agar koordinasi kemitraan berjalan lebih terukur. Pemprov Papua Tengah akan terus mengadopsi praktik baik dari provinsi lain guna merangkul anak jalanan dan remaja yang menghadapi masalah sosial.
Program penuntasan ATS ini selaras dengan prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, serta mendukung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
