Sebagai simpul pengetahuan, PKPP mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman masyarakat pesisir.
Melalui pendekatan tersebut, pusat ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif dan inklusif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menilai kehadiran PKPP menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Melalui pusat kajian ini, kita bisa menggabungkan kebijakan pemerintah, ilmu pengetahuan, serta pengalaman masyarakat. Jika ketiganya berjalan bersama, saya yakin ke depan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat pesisir memiliki keragaman, baik dari sisi mata pencaharian maupun budaya, yang perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta akademisi akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
Sejumlah Tantangan Kawasan Pesisir
PKPP mencatat sejumlah persoalan utama yang dihadapi kawasan pesisir. Pertama, kerentanan ekonomi masyarakat akibat ketergantungan pada faktor musiman, dinamika cuaca, serta fluktuasi pasar.
Kondisi ini diperparah oleh dominasi sektor informal, keterbatasan akses pembiayaan, dan rendahnya diversifikasi sumber pendapatan.
Kedua, tata kelola pesisir yang belum konsisten. Perubahan prioritas pembangunan dan dinamika kelembagaan kerap menghambat kesinambungan program jangka panjang serta melemahkan koordinasi lintas sektor.
