Lebih Ganas dari 2023, 17 Kecamatan di Brebes Masuk Zona Merah Kekeringan

BREBES – Lonceng krisis pangan mulai berbunyi di Kabupaten Brebes. Kekeringan tahun 2026 diprediksi jauh lebih ekstrem dan lebih ganas dibandingkan kemarau tahun 2023 yang pernah memporak-porandakan ribuan hektare sawah. Ancamannya nyata. Di atas kertas, laporan resmi potensi kekeringan sudah diterbitkan petugas pengamat. Di lapangan, faktanya jauh lebih mengkhawatirkan.

“Petugas pengamat potensi memang semangat karena laporan resmi untuk kekeringan itu ada. Tapi kalau lihat kondisi di lapangan, beberapa sumber air termasuk yang di kota kami itu sudah mulai menipis. Bahkan ada kegiatan irigasi yang rencananya mau dijalankan, terpaksa tertunda karena sumber airnya sudah tidak ada,” ungkap Kabid Sapras Dinas Pertanian Brebes, Azmi Asyida Mustofa, Jumat 17 Juli 2026.

Azmi menegaskan, untuk skala nasional, Jawa Tengah memang masih dalam kategori menengah. Titik paling parah justru terjadi di luar Jawa. Namun untuk Brebes, status menengah itu tidak boleh membuat lengah. Kabupaten dengan lahan pertanian terluas di Pantura ini justru menjadi yang paling rentan.

Data yang dihimpun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes sangat mengkhawatirkan. Setidaknya 17 kecamatan di wilayah Pantura Brebes kini masuk dalam zona merah kekeringan dan terancam gagal tanam dan gagal panen.

Empat kecamatan menjadi yang paling kritis dengan luasan terdampak terbesar di tahun 2023, di antaranya Kecamatan Banjarharjo seluas 587 hektare; Kecamatan Bulakamba seluas 261 hektare; Kecamatan Tanjung seluas 244 hektare; dan Kecamatan Losari seluas 292 hektare. Hanya empat kecamatan saja, total 1.385,13 hektare sawah produktif di ujung tanduk. Jumlah itu belum termasuk 13 kecamatan lainnya yang debit airnya terus menyusut setiap hari.

“Ini baru data awal. Kalau puncak kemarau nanti di Agustus-September tidak ada intervensi serius, luasannya bisa berlipat ganda,” ujarnya.

Menghadapi ancaman defisit produksi pangan, Dinas Pertanian menyiapkan dua strategi, strategi darurat dan strategi teknologi. Untuk strategi darurat, pemerintah akan memaksimalkan fungsi Dampari. Aliran sungai yang saat ini debitnya sudah sangat kecil akan dibendung secara darurat untuk menyelamatkan sawah-sawah di sekitarnya.

“Lewat Dampari di Kali Keli yang kecil itu dibendung, nanti bisa mengaliri sawah. Ini solusi cepat yang harus kita maksimalkan,” jelas Azmi.

Sementara untuk strategi jangka menengah, Dinas Pertanian mewajibkan petani menerapkan teknologi tanam Jajar Legowo (Jarwo) yang super hemat air. Teknologi ini merupakan program andalan Kementerian Pertanian melalui program Pertanian Modern. Prinsipnya sederhana namun mematikan: memaksimalkan populasi tanaman dalam satu hamparan yang sama tanpa boros air.

“Dalam satu barisan itu tidak ada jarak tanam, jadi cuma antar kolom jarak tanamnya. Jajar legowo diperbanyak di pinggirnya. Itu akan memaksimalkan populasi di area pertanaman,” bebernya.