Diskusi Film “Pesta Babi” Mengangkat Isu Eksploitasi Alam di Papua
JAKARTA – Film “Pesta Babi” yang disutradai oleh Dandhy Dwi Laksono menjadi fokus utama dalam acara nonton bareng (nobar) dan diskusi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan isu-isu penting terkait eksploitasi alam di Papua, serta mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Dalam diskusi tersebut, Dandhy Dwi Laksono hadir sebagai pembicara utama. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan aktivis juga turut hadir, seperti Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Beka Ulung Hapsara. Mereka memberikan berbagai perspektif tentang kondisi saat ini dan harapan untuk perubahan.
Perubahan Orientasi Kekuasaan
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti adanya pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menyebut bahwa kebijakan publik dan penunjukan pejabat kini lebih didorong oleh kepentingan elektoral daripada pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah ada gejala akut, negara yang awalnya sebagai alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan kini direduksi menjadi mesin elektoral,” ujar Sudirman dalam diskusi tersebut.
Ia juga mengkritik penggunaan anggaran negara yang tidak lagi merata kepada masyarakat. Menurutnya, kerusakan alam di Papua terjadi atas nama pembangunan, sementara APBN tidak dialokasikan secara merata.
Kritik Terhadap Penggunaan Anggaran Negara
Sudirman menegaskan bahwa banyak institusi formal seperti DPR dan partai politik tidak lagi responsif terhadap kritik publik. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat sipil dan generasi muda untuk memperkuat konsolidasi dan bersatu.
“Kita harus bangkit dan bersatu. DPR dan partai politik sudah lumpuh, itulah wake up call bagi masyarakat sipil untuk bangkit dan menata diri,” tegasnya.
Biaya Politik dan Eksploitasi Sumber Daya Alam
Annisa Nur Agustyati, mantan Direktur Eksekutif Perludem, menyoroti tingginya biaya politik yang mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite dan penyandang dana politik.
“Biaya politik yang besar membuat para elit melakukan cara-cara eksploitatif-ekstraktif. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai,” ungkap Annisa.
Ia menilai dampak dari hubungan antara kekuasaan politik dan modal sangat terasa di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua.
Pendekatan Keamanan di Papua
Todung Mulya Lubis, aktivis hukum senior, mengkritik pendekatan keamanan yang dominan di Papua. Menurutnya, hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam memperlakukan masyarakat secara adil dan manusiawi.
“Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita sering lupa bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia,” ujarnya.
Ketimpangan di Papua
Beka Ulung Hapsara, mantan Komisioner Komnas HAM, juga menyoroti ketimpangan yang terus terjadi di Papua. Menurutnya, sumber daya alam yang dieksploitasi justru meninggalkan masyarakat dalam ketimpangan.
“SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” tuturnya.
Kritik Pembangunan yang Merusak Lingkungan
Marco Kusumawijaya, arsitek dan pemikir perkotaan, mengkritik praktik pembangunan yang justru merusak lingkungan dan mengatasnamakan kepentingan publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyatakan penolakan secara terbuka.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia,” ujarnya.
Penutup: Fungsi Negara sebagai Pemenuh Keadilan
Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, menutup diskusi dengan mengingatkan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai pihak yang mendistribusikan keadilan. Ia menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam perlu diluruskan kembali.
“Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki,” pungkasnya.
