Kronologi Pemblokiran Rekening Mandiri Milik Koordinator AMPB Jelang Demo DPR RI

JAKARTA – Kasus pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono (Botok), menjadi sorotan menjelang aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Penahanan dana logistik ini memicu polemik mengenai independensi lembaga perbankan dan kebebasan berpendapat.

Kronologi Peristiwa
Persiapan Aksi dan Penggalangan Dana Logistik AMPB menggalang massa dari Kabupaten Pati untuk berangkat ke Jakarta demi menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.

Supriyono menggunakan rekening pribadi Bank Mandiri untuk menampung donasi swadaya masyarakat. Dana yang terkumpul sekitar Rp80,9 juta dialokasikan untuk sewa bus, konsumsi, dan operasional massa.

Terjadinya Pemblokiran Akses Keuangan dan Digital Saat hendak mentransfer uang muka armada bus, Supriyono mendapati akses ke rekeningnya mendadak dibekukan secara sepihak. Di saat bersamaan, akses digital lain seperti akun TikTok dan jangkauan konten Facebook miliknya juga mengalami pembatasan (shadowban).

Konfirmasi Pihak Bank Mandiri Pihak Bank Mandiri mengonfirmasi pemblokiran tersebut dan menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan atas instruksi atau perintah resmi dari aparat penegak hukum. Langkah ini memicu perdebatan publik mengenai keabsahan pembekuan aset warga sipil yang tidak terindikasi tindak pidana kejahatan keuangan.

Eskalasi di Media Sosial dan Solidaritas Warga Kabar pembekuan dana logistik ini menjadi tular di media sosial dan memicu gelombang protes netizen, bahkan memunculkan seruan penarikan saldo massal dari Bank Mandiri.

Meskipun dana puluhan juta rupiah tertahan, rombongan AMPB tetap berangkat ke Jakarta dengan mengandalkan bantuan solidaritas dan dukungan logistik dari warga lokal di Jakarta.

Penegasan Sikap AMPB Supriyono menegaskan bahwa aksi 27 Agustus merupakan bentuk penyampaian aspirasi konstitusional yang damai, dan meminta pemblokiran rekeningnya segera dibuka agar dana swadaya warga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.