Sebelumnya, Pemprov Jateng juga telah memberikan insentif berupa potongan nilai pajak sebesar 5 persen pada Februari 2026.
Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Meski denda dihapus, kebijakan ini bukan berarti seluruh tunggakan pajak kendaraan dihapus. Pemilik kendaraan tetap wajib membayar pokok pajak sesuai kewajibannya. Pembebasan hanya berlaku terhadap sanksi administrasi akibat keterlambatan, termasuk denda SWDKLLJ Jasa Raharja.
Karena itu, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan dapat memanfaatkan program tersebut hingga 28 Desember 2026.
Penerimaan pajak kendaraan nantinya akan kembali digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk fasilitas publik, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur jalan di Jawa Tengah.
Tunggakan Pajak Kendaraan Jateng Tembus Rp3,3 Triliun, Denda Dihapus Mulai 21 September

Rekomendasi untuk kamu

Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.

Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…

BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.

Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.

Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.







