BREBES — Ironi terjadi di Pelabuhan Kluwut, Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Puluhan pemilik kapal nelayan harus patungan mendatangkan dua alat berat untuk mengeruk endapan lumpur yang membuat kapal mereka kerap kandas saat keluar-masuk muara.
Pengerukan sungai tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Para nelayan memilih bergerak secara swadaya setelah proposal bantuan untuk normalisasi dan penataan pelabuhan yang mereka ajukan belum mendapat respons. Di tengah persoalan itu, kontribusi nelayan Kluwut terhadap penerimaan negara ikut menjadi sorotan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas nelayan Kluwut mencapai kurang lebih Rp10 miliar per tahun.
“Kami sudah minta-minta bantuan, bikin proposal ke mana-mana, belum ada respons. Padahal Kluwut adalah penghasil PNBP yang lumayan besar buat pemerintah pusat,” kata Rudi, Jumat (19/9/2026).
Kapal Kandas, Nelayan Patungan
Rudi mengatakan pendangkalan alur sungai menjadi persoalan yang langsung dirasakan para pemilik kapal. Endapan lumpur membuat kedalaman alur tidak lagi optimal sehingga kapal berisiko kandas ketika hendak keluar menuju laut maupun saat kembali ke pelabuhan.
“Kapal sering kandas saat keluar masuk muara karena endapan lumpur. Akhirnya nelayan sendiri yang patungan untuk mendatangkan alat berat dan melakukan pengerukan,” ujarnya.
Dua alat berat kemudian didatangkan ke lokasi untuk mengeruk sedimentasi yang menghambat jalur kapal. Menurut Rudi, langkah tersebut bukan berarti persoalan telah selesai. Pengerukan secara swadaya dinilai hanya menjadi solusi sementara jika tidak diikuti penataan dan pemeliharaan alur pelabuhan secara berkelanjutan.
Sudah Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Rudi mengungkapkan persoalan Pelabuhan Kluwut sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, menurut informasi yang diterimanya, persoalan tersebut kemudian dikembalikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan PNBP.
“Kami sudah sampaikan juga kepada pemerintah pusat melalui KKP. Kemudian dikembalikan lagi ke daerah karena adanya aturan PNBP kembali ke daerah sebesar 80 persen,” jelasnya.
Rudi berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan mengenai kewenangan maupun pembagian penerimaan. Menurutnya, yang dibutuhkan nelayan saat ini adalah langkah konkret untuk memastikan akses kapal menuju pelabuhan tetap aman dan lancar.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
BREBES – Perbaikan Jembatan Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal…
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.