BREBES — Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mendorong agar cakupan program bantuan Wareg Sedoyo (Wardoyo) terus diperluas sehingga semakin banyak warga yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, dapat terjangkau.
Hal itu disampaikan Paramitha saat menyerahkan bantuan Wardoyo Tahap II Tahun 2026 secara simbolis kepada perwakilan penerima di sejumlah kecamatan, Selasa (25/8/2026).
Penyerahan dilakukan di aula Kecamatan Jatibarang, Songgom, dan Larangan, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan camat setempat.
Pada tahap kedua, masing-masing kecamatan mendapat alokasi bantuan untuk 412 penerima manfaat. Program tersebut ditujukan untuk membantu warga yang belum memperoleh bantuan melalui program pemerintah pusat.
Paramitha mengatakan, Wardoyo merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan, terutama mereka yang belum tersentuh program bantuan sosial lainnya.
“Kami harap bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tidak banyak seperti bantuan provinsi maupun bantuan dari pusat. Tapi karena ini bantuan dari pemerintah daerah, yang kami lihat adalah perhatian dan kepedulian kami kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Paramitha.
Menurut dia, Pemkab Brebes akan berupaya meningkatkan cakupan Wardoyo pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial.
“Kami hanya bisa membantu meringankan saja. Kami memohon doa kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tiap tahun jumlah program Wardoyo ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Paramitha juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjangkau warga yang membutuhkan tetapi belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.
“Mudah-mudahan kami semuanya di Pemerintah Kabupaten Brebes bisa meng-cover semua masyarakat yang memang membutuhkan tapi tidak masuk dalam DTKS atau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, PKH, bansos, dan lainnya,” katanya.
