Presiden Prabowo Ingatkan Pentingnya Menertibkan Birokrasi dan Mencegah Korupsi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa pesan penting kepada jajarannya dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Acara ini berlangsung di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan perlunya penegakan aturan dan pemberantasan praktik korupsi yang sering kali dilakukan oleh oknum birokrat.
Salah satu hal yang disampaikan Prabowo adalah pentingnya menghapus praktik pengawalan ilegal atau dukungan tidak resmi yang dilakukan aparat terhadap para pengusaha nakal. Ia menyatakan bahwa banyak pengusaha yang memanfaatkan hubungan tertentu dengan aparat untuk menjaga usahanya tetap stabil tanpa terkena tindakan penertiban.
“Biasanya mereka-mereka itu ada yang mendukungnya. Dukungan itu biasanya berasal dari pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya. Ia juga menggambarkan bahwa dukungan tersebut bisa berasal dari pihak yang memiliki latar belakang tertentu, baik itu berwarna hijau maupun coklat.
Selain itu, Presiden meminta masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja birokrat dan aparat. Jika ditemukan adanya tindakan tidak sesuai aturan, masyarakat diminta untuk melaporkannya tanpa takut. Prabowo bahkan menyarankan agar masyarakat merekam video sebagai bukti dan langsung melaporkannya kepadanya.
“Saya minta rakyat merekam video. Jangan melawan, cukup rekam saja dan laporkan langsung ke saya,” tambahnya.
Penertiban Birokrasi dan Pengawasan Internal
Prabowo juga mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan birokrat di bawahnya. Ia menyadari bahwa banyak oknum birokrat yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di pemerintahan membuat sejumlah orang merasa aman dan sulit untuk dijegal.
Ia menyoroti bagaimana perintah dari presiden sering kali masih bisa diakali oleh birokrat. Hal ini bisa dilakukan melalui peraturan menteri, peraturan teknis, atau bahkan sekadar rekomendasi. Oleh karena itu, Prabowo meminta semua menteri untuk lebih teliti dan aktif dalam mengawasi bawahannya.
“Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” ujarnya.
Perilaku Birokrat yang Sering Dianggap “Cerdik”
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebutkan contoh perilaku birokrat nakal yang sering dilakukan. Salah satunya adalah meminta tanda tangan pimpinan saat waktu sore hari, ketika menteri sudah lelah. Ia menggambarkan bahwa birokrat sering menggunakan situasi seperti ini untuk mempercepat proses atau memperoleh persetujuan.
“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” katanya.
Tantangan Pemerintahan yang Profesional
Presiden menegaskan bahwa tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas pemerintahan dan birokrasi yang kuat serta profesional.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegas Prabowo.
Teknologi sebagai Alat Pengawasan
Untuk mencegah penyimpangan, Prabowo menegaskan bahwa teknologi kini telah berkembang pesat. Ia menyatakan bahwa siapa pun yang menjabat posisi penting, baik itu bupati maupun gubernur, tidak bisa menghindar dari pengawasan. Teknologi akan memudahkan deteksi jika ada tindakan tidak sesuai aturan.
“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” kata Prabowo.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan menggandeng masyarakat dan memanfaatkan teknologi, ia berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan efisien. Semua pihak, termasuk menteri dan birokrat, diminta untuk bekerja secara profesional dan menjauhi tindakan korupsi.
